Tanggungjawab Pengembalian Uang Pengganti Dalam Perkara Deelneming Pada Tindak Pidana Korupsi

Moh. Heriyanto (2020) Tanggungjawab Pengembalian Uang Pengganti Dalam Perkara Deelneming Pada Tindak Pidana Korupsi. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN DEPAN)
JUDUL.pdf

Download (167kB)
[img] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (68kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf

Download (52kB)
[img] Text (BAB 1)
BAB I.pdf

Download (156kB)
[img] Text (BAB 2)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only until 1 September 2023.

Download (154kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only until 1 September 2023.

Download (139kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only until 1 September 2023.

Download (77kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR BACAAN.pdf

Download (79kB)
[img] Text (KESEDIAAN PUBLIKASI)
Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf

Download (352kB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Instrumen penting dalam law enforcement terhadap tindak pidana korupsi yaitu pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti maksimal sama dengan uang yang telah dikorupsi. Namun masih menjadi persoalan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, BPK sebagai lembaga yang berwenang mengitung dan men-declare adanya kerugian negara terkadang masih menghitung secara keseluruhan saja tanpa membagi berapa yang dinikmati oleh masing-masing tersangka, yang nantinya hasil perhitungan tersebut akan dijadikan dasar bagi Penuntut Umum dalam menuntut besaran pembebanan uang pengganti kepada masing-masing terdakwa dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 hakim juga dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara, sehingga tidak jarang ditemukan tuntutan dan/atau putusan pembebanan uang pengganti dihitung dengan metode tanggung renteng. Kendala selanjutnya terdapat pada diri seorang Jaksa sebagai eksekutor dalam mengeksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK2 TH 45/20 Her T
Uncontrolled Keywords: Korupsi, Penyertaan, Pidana Uang Pengganti, Eksekusi.
Subjects: K Law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K201-487 Jurisprudence. Philosophy and theory of law > K486-487 Relation of law to other topics
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Moh. HeriyantoNIM031814153030.
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
ContributorNur Basuki MinarnoNIDN'0013106306
ContributorMaradonaNIDN'0019048302
Depositing User: Ani Sistarina
Date Deposited: 01 Sep 2020 05:54
Last Modified: 01 Sep 2020 05:54
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/98276
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item