Perjanjian Pemeliharaan Ayam Pedaging Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Disertai Kuasa Mutlak Menjual

Arif Yudha Febrianto (2020) Perjanjian Pemeliharaan Ayam Pedaging Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Disertai Kuasa Mutlak Menjual. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN DEPAN)
1 HALAMAN JUDUL.pdf

Download (131kB)
[img] Text (ABSTRAK)
4 ABSTRAK.pdf

Download (24kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
8 DAFTAR ISI.pdf

Download (19kB)
[img] Text (BAB 1)
9 BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (83kB)
[img] Text (BAB 2)
10 BAB II KARAKTERISTIK PERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARA PT. MALINDO DENGAN PETERNAK DALAM PRESPEKTIF UNDANG - UNDANG NO. 4 TAHUN 1996.pdf
Restricted to Registered users only until 1 September 2023.

Download (85kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3)
11 BAB III AKIBAT HUKUM SURAT KUASA MUTLAK MENJUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KEDUA BELAH PIHAK.pdf
Restricted to Registered users only until 1 September 2023.

Download (84kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
12 BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only until 1 September 2023.

Download (18kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
13 DAFTAR BACAAN.pdf

Download (20kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
14 LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only until 1 September 2023.

Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (KESEDIAAN PUBLIKASI)
Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf

Download (119kB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Salah satu jenis perjanjian tidak bernama adalah Perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerjasama menjadi dasar hubungan hukum antara PT. Malindo dengan peternak. Perjanjian pemeliharaan ayam pedaging yang dibuat PT. Malindo diikuti adendum oleh perjanjian pemberian jaminan hak atas tanah. Perjanjian dengan pemberian suatu jaminan kebendaan diatur dalam Buku II BW. Perjanjian accesoir PT. Malindo memiliki karakteristik dalam konteks UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun perjanjian yang dapat dibebani hak tanggungan menurut Pasal 1 dan 3 UUHT adalah perjanjian utang piutang. Perjanjian Kerjasama yang dibuat PT. Malindo berbeda dengan perjanjian utang piutang sehingga tidak termasuk cakupan UUHT walaupun diatur pemberian jaminan hak atas tanah. Asas kebebasan berkontrak tidak dapat dijadikan argumen tunggal dalam membuat suatu perjanjian tidak bernama mengingat asas tersebut juga dibatasi oleh asas – asas hukum lainnya. Kuasa Mutlak yang terdapat dalam perjanjian accesoir untuk melakukan pemindahan hak atas tanah dibatasi dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982. Pelanggaran atas penggunaan kuasa mutlak dapat berakibat suatu perjanjian batal demi hukum. Perlindungan hukum secara proporsional untuk kedua belah pihak dilakukan dalam bentuk musyawarah mufakat sedangkan perlindungan hukum dalam bentuk law enforcement yaitu dengan mengajukan gugatan di pengadilan maupunpengajuan eksekusi hak tanggungan dalam konteks UUHT. Penelitian ini menggunakan pendekatan conceptual approach dan statue approach dengan bahan hukum primer yaitu UU No. 4 Tahun 1996 dan BW. Bahan hukum sekunder berdasarkan putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, buku atau karya tulis ilmiah serta sumber lain yang relevan untuk selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK2 TH 48/20 Feb p
Uncontrolled Keywords: Perjanjian Kerjasama, Pemberian Jaminan Hak Atas Tanah, Kuasa Mutlak, Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum
Subjects: K Law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K201-487 Jurisprudence. Philosophy and theory of law > K486-487 Relation of law to other topics
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Arif Yudha FebriantoNIM031624153039
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
ContributorBambang Sugeng AriadiNIDN'0029126801
Depositing User: Ani Sistarina
Date Deposited: 01 Sep 2020 06:47
Last Modified: 01 Sep 2020 06:47
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/98288
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item