AMRI NUR AZIZAH (2020) HUBUNGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM DALAM INVESTASI PT. FREEPORT INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN DEPAN .pdf Download (514kB)
	Text 2. ABSTRAK .pdf Download (293kB)
	Text 3. DAFTAR ISI .pdf Download (385kB)
	Text 4. BAB 1 .pdf Download (285kB)
	Text 5. BAB 2 .pdf Restricted to Registered users only until 3 September 2023. Download (499kB) | Request a copy
	Text 6. BAB 3 .pdf Restricted to Registered users only until 3 September 2023. Download (485kB) | Request a copy
	Text 7. BAB 4 .pdf Restricted to Registered users only until 3 September 2023. Download (269kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (354kB)

Abstract

PT. Freeport Indonesia (PT. FI) adalah perusahaan penanaman modal asing secara langsung yang dibentuk pada tahun 1967 berdasarkan Kontrak Karya (KK). Pada tanggal 27 Agustus 2017, PT. FI bersepakat dengan Pemerintah Indonesia untuk mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dituangkan ke dalam Heads of Agreement (HoA). KK adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Sedangkan IUPK dalam bentuk IUPK sementara dan IUPK tetap. IUPK sementara telah diberikan sejak tanggal 10 Februari 2017 dengan masa berlaku 6 bulan dan dapat diperpanjang hingga PT. FI telah memenuhi semua kesepakatan dalam HoA. IUPK tetap (definitif) akan diberikan setelah PT. FI memenuhi semua kesepakatan dalam HoA dengan masa berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali.Tujuanpenelitianini untuk mengkaji dan menganalisis Perubahan Investasi PT. FI dalam KK menjadi IUPK; mengkaji dan menganalisis Keabsahan IUPK PT. FI. Hasil dari penelitian ini adalah pada KK I, hubungan hukum antara pemerintah dengan PT. FI adalah hubungan hukum yang didasarkan pada status pemerintah. Pada KK II, hubungan hukum antara pemerintah sebagai kontraktan dengan PT. FI sebagai kontraktor merupakan hubungan kontraktual. Pada IUPK, hubungan hukum dimana Pemerintah bertindak sebagai pemberi izin dan PT. FI bertindak sebagai penerima izin. Secara prosedur dan substansi KK I dapat dikatakan fair dan adil. Pada KK II, secara prosedur dan substansi dapat dikatakan tidak fair dan tidak adil. Pada IUPK Operasi Produksi sementara, secara prosedur dan substansi dapat dikatakan fair dan adil.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KK KKB TH 57-20
Uncontrolled Keywords:	Kontrak Karya (KK), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Heads of Agreement (HoA), PT. Freeport Indonesia
Subjects:	K Law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM AMRI NUR AZIZAH NIM031524153037 MH
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK UNSPECIFIED RAHMI JENED NIDN0017056504
Depositing User:	Agung BK
Date Deposited:	03 Sep 2020 12:26
Last Modified:	03 Sep 2020 12:44
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/98494
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item