Fendy Kurniawan (2020) Mekanisme Pembatalan Faktur Pajak Dan Penerbitan Faktur Pajak Pengganti Atas Faktur Pajak Tidak Lengkap Pada Pt. A. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR ISI) 2. DAFTAR ISI.pdf Download (751kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (708kB)
	Text (BAB I PENDHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (852kB)
	Text (BAB II PEMBAHASAN) 5. BAB II PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 16 September 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III PENUTUP) 6. BAB III PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 16 September 2023. Download (709kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (707kB)
	Text (LAMPIRAN) 8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 16 September 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 84-kesediaan publikasi- Fendy Kurniawan.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) | Request a copy

Abstract

3.1 Simpulan Setelah dilakukannya pembahasan terhadap masalah-masalah pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan berupa : 1. Faktur Pajak yang terdapat kesalahan penulisan atau perubahan data seperti nama, alamat, nama barang/jasa, jumlah barang/jasa, harga barang/jasa, DPP, dan PPN, maka dapat diterbitkan Faktur Pajak Pengganti. Tetapi, jika kesalahan penulisan data pada faktur berupa data NPWP, maka harus dilakukan pembatalan Faktur Pajak. 2. Pembatalan Faktur Pajak juga dapat dikarenakan hal lain, seperti pembatalan transaksi jual-beli. Sedangkan hal lain yang dapat menyebabkan terbitnya Faktur Pajak Pengganti adalah seperti, perubahan harga dikarenakan terdapat potongan atau perubahan jumlah barang yang dibeli. 3. Faktur Pajak Pengganti dapat dibuat dalam jangka waktu 5 tahun sebelum masa daluarsa. 4. Atas Faktur Pajak Pengganti yang SPT Masanya belum dilaporkan maka tidak perlu untuk mengubah SPT Masa. 5. Jika Faktur Pajak yang dibatalkan belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PKP Penjual, maka PKP penjual tetap wajib melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN, atau PPN dan PPnBM. 6. Faktur Pajak yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan apabila di suatu hari nanti ditemukan kesalahan dan dilakukannya pemeriksaan maka Faktur Pajak tersebut dapat digolongkan sebagai Faktur Pajak yang tidak lengkap atau PKP dapat dianggap tidak melakukan atau tidak membuat Faktur Pajak. 7. PT. A sebagai Pengusaha Kena Pajak sudah melakukan pemungutan PPN dengan baik namun masih harus lebih memahami mengenai mekanisme pemungutan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item