Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia

Didik Endro Purwoleksono and Brahma Astagiri and Agus Ristianto (2014) Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)

[img] Text (FULL TEXT)
5. Kedudukan Alat Bukti Elektronik ....Di Indonesia.pdf

Download (3MB)
[img] Text (PEER REVIEW)
5 PROF DIDIK Validasi R1 R2 5.pdf

Download (4MB)

Abstract

Alat bukti elektronik merupakan salah satu pengaruh dari perkembangan era modernisasi yang implikasinya ekuivalen dengan perkembangan hukum di lndonesia. Pengaturan alat bukti elekronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum di lndonesia khususnya dalam sistem hukum pidana belum diatur oleh lex generalis yaitu KUHAP namun Alat bukti elektronik baru dikenalkan dan dijelaskan secara spesifik oleh UU ITE sebagai lex specialis. Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk mengkaji ratio legis pengaturan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perundangundangan dan menganalisis ratio decidendi putusan pengadilan dalam rangka penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Item Type: Other
Uncontrolled Keywords: Alat Bukti Elektronik; Ratio Legis; Ratio Decidendi.
Subjects: K Law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Hukum Pidana
Creators:
CreatorsNIM
Didik Endro PurwoleksonoNIDN0025036204
Brahma AstagiriNIDN0013077609
Agus RistiantoUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Ubay Ubaidillah
Date Deposited: 14 Dec 2020 02:04
Last Modified: 14 Dec 2020 02:04
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/101447
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item