Instrumen Pengendalian Terhadap Izin Usaha Karaoke Setelah Berlakunya PP No 24 Tahun 2018

Rizky Akhbar Hutomo (2020) Instrumen Pengendalian Terhadap Izin Usaha Karaoke Setelah Berlakunya PP No 24 Tahun 2018. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (708kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf

Download (210kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf

Download (319kB)
[img] Text (PENDAHULUAN)
4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf

Download (328kB)
[img] Text (ASPEK HUKUM PERIZINAN)
5. BAB 2 ASPEK HUKUM PERIZINAN.pdf
Restricted to Registered users only until 11 December 2023.

Download (359kB) | Request a copy
[img] Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA KARAOKE)
6. BAB 3 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA KARAOKE.pdf
Restricted to Registered users only until 11 December 2023.

Download (361kB) | Request a copy
[img] Text (PENUTUP)
7. BAB 4 PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only until 11 December 2023.

Download (210kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (209kB)
[img] Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI)
9. PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf
Restricted to Registered users only until 11 December 2023.

Download (232kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merubah tata cara pengajuan dan perolehan izin usaha karaoke yang semula dilaksanakan secara manual menjadi daring (online). Meskipun demikian, pengajuan perizinan usaha karaoke tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dimana tetap memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI melalui PTSP yang terpusat di pemerintah pusat melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission / OSS). Sistem OSS juga memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Provinsi DKI untuk melakukan pengawasan, yakni dalam hal pemenuhan komitmen pengusaha karaoke dan sekaligus memberikan kewenangan dalam penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam sistem OSS serta memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Provinsi DKI untuk menambah jenis sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi terhadap usaha karaoke yang tidak memenuhi ketentuan izin usaha karaoke sebagaimana mestinya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 223 / 20 Hut i
Uncontrolled Keywords: Izin, Usaha
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Rizky Akhbar HutomoNIM031311133189
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorDeddy SutrisnoNIM 0016066102
Depositing User: Dewi Puspita
Date Deposited: 11 Dec 2020 07:33
Last Modified: 11 Dec 2020 07:33
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/101482
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item