Bayu Ariefka Ramadhan (2020) Penataan Dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (334kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (216kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (234kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (384kB)
	Text (TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENATAAN) 5. BAB II TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL).pdf Restricted to Registered users only until 13 December 2023. Download (280kB) | Request a copy
	Text (PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI) 6. BAB III PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI.pdf Restricted to Registered users only until 13 December 2023. Download (108kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 13 December 2023. Download (26kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (42kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only until 13 December 2023. Download (277kB) | Request a copy
	Text (EMBARGO) 10. EMBARGO.pdf Restricted to Registered users only until 13 December 2023. Download (234kB) | Request a copy

Abstract

Penataan dan pengendalian pada pedagang kaki lima di Sidoarjo dilakukan untuk menciptakan sebuah kondisi yang tertib dan teratur dalam kegiatan usaha berdagang dengan tujuan akhir untuk tercapainya sebuah kualitas ekonomi kerakyatan yang mumpuni sehingga dapat membantu menaikkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan kosep, serta pendekatan kasus. Dengan diterapkannya aturan-aturan oleh Pemerintah Daerah yang mendapat dilegasi oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur otonominya sendiri dapat menghasilkan sebuah iklim usaha dalam masyarakat menjadi lebih baik dan teratur. Tindakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengedepankan Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik (AUPB) untuk menjamin keselarasan pada sebuah sistem kegiatan usaha (berdagang) yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) agar dapat berjalan dengan tertib dan mengantisipasi adanya segala bentuk praktik-praktik pelanggaran, seperti melakukan sebuah usaha di lahan yang tidak sesuai peruntukannya, pencemaran lingkungan akibat limbah usaha, serta menyebabkan gangguan pada pengguna fasilitas umum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan untuk membenahi ketertiban para pedagang dalam menjalankan kegiatan usahanya agar lebih tertata dan tertib. Penegakan hukum ini dilakukan dengan persuasif dan represif, yang mana penegakan awal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara persuasif yang melakukan pengawasan terhadap pedagang yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila pedagang yang menjalankan kegiatan usaha melakukan pelanggaran dari peraturan yang terdapat pada peraturan daerah.

Actions (login required)

View Item