Pelarangan Buku Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/Puu-Viii/2010

Dwi Prasetyo (2020) Pelarangan Buku Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/Puu-Viii/2010. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1 halaman judul.pdf

Download (257kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2 ABSTRAK.pdf

Download (122kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
3 DAFTAR ISI.pdf

Download (126kB)
[img] Text (Bab I PENDAHULUAN)
4 BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (213kB)
[img] Text (BAB II)
5 BAB II.pdf
Restricted to Registered users only until 17 December 2023.

Download (274kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6 BAB III.pdf
Restricted to Registered users only until 17 December 2023.

Download (249kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV PENUTUP)
7 BAB IVPENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only until 17 December 2023.

Download (122kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
8 DAFTAR BACAAN.pdf

Download (120kB)
[img] Text (PERMOHONAN EMBARGO)
Embargo Perpustakaan.pdf
Restricted to Registered users only

Download (396kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Skripsi ini membahas tentang pelarangan buku di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah tersebut berakibat Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut memberikan petunjuk bahwa mekanisme pelarangan buku harus melalui putusan peradilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Masih banyak pihak yang belum memahami bagaimana standar hukum hak asasi manusia berpengaruh terhadap pengaturan perbukuan. Skripsi ini ditulis dengan metode penelitian normatif menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Dari penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil bahwa pelarangan buku hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan pelarangan buku di Indonesia telah sesuai dengan standar hak asasi manusia. Pelarangan buku sebagai salah satu sarana kebebasan ekspresi haus dilaksanakan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.196 -20 Pra p
Uncontrolled Keywords: Buku, Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Dwi PrasetyoNIM031411131161
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
UNSPECIFIEDHerlambang Perdana WiratramanNIDN0008057606
Depositing User: Turwulandari
Date Deposited: 01 Jun 2021 12:37
Last Modified: 01 Jun 2021 12:37
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/101745
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item