Verdi Hadyan Marsiyuda (2020) Pajak Pariwisata Atas Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Terhadap Indonesian Tourism. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (960kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (956kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (956kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (964kB)
	Text (RATIO LEGIS) 5. BAB II RATIO LEGIS TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PARIWISATADALAM RANGKA KEBIJAKAN INDONESIAN TOURISM .pdf Restricted to Registered users only until 23 December 2023. Download (968kB) | Request a copy
	Text (PENEGAKAN HUKUM) 6. BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PAJAKPARIWISATA DALAM KEBIJAKAN INDONESIAN TOURISM .pdf Restricted to Registered users only until 23 December 2023. Download (962kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 23 December 2023. Download (956kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (958kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only until 23 December 2023. Download (718kB) | Request a copy

Abstract

Salah satu upaya yang dilakukan untuk melakukan pembangunan nasioanl yaitu berasal dari penerimaan pajak. Lebih dari 80% penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari pajak. Pajak Pariwisata merupakan sumber penerimaan pajak yang bersumber dari pajak kabupaten/kota Pajak Daerah yang diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan kewenangan penuh oleh daerah. Pariwisata Indonesia menempati urutan ke tiga dalam penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi beserta kelapa sawit, karena pemerintahan melakukan pemungutan pajak pada sektor pariwisata supaya berpengaruh terhadap meningkatnya industri sektor pariwisata. Hal tersebut dapat menghasilkan efek secara langsung pada bisnis serta ekonomi yang dapat diukur dari pendapatan upah tenaga kerja pada sektor pariwisata, serta meningktanya suatu pendapatan daerah. Daerah dapat memaksimalkan kemampuan daerah dan dapat mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil, serta semakin mampu untuk membangun pembangunan fasilitas daerah yang dapat digunakan oleh masyarakat luas, dan negara lah yang memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat.

Actions (login required)

View Item