Wawan Yunarwanto (2015) Pemberesan Harta Pailit Yang Dalam Sita Pidana. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (220kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (157kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (114kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (251kB)
	Text (BAB II STATUS HUKUM HARTA DEBITOR PAILIT YANG DALAM SITA PIDANA) 5. BAB II STATUS HUKUM HARTA DEBITOR PAILITYANG DALAM SITA PIDANA.pdf Restricted to Registered users only until 9 January 2024. Download (232kB) | Request a copy
	Text (BAB III PEMBERESAN HARTA PAILIT DALAM SITA PIDANA) 6. BAB III PEMBERESAN HARTA PAILIT DALAM SITA PIDANA.pdf Restricted to Registered users only until 9 January 2024. Download (316kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 9 January 2024. Download (134kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (160kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy

Abstract

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) sedangkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa putusan pernyataan pailit berakibat segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap bagian dari harta kekayaan debitor yang telah dimulai sejak kepailitan harus dihentikan seketika, bahkan debitor juga harus dilepaskan dari tahanan. Dari kedua ketentuan ini masih terbuka permasalahan yang perlu dicarikan solusi terbaik untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada kreditor namun kepentingan-kepentingan publik juga tidak boleh diabaikan. Jika memang negara berhak melakukan penyitaan atas harta kekayaan debitor bukan saja untuk sekedar kepentingan pembuktian pidana tetapi juga jika ternyata dikemudian hari ternyata perlu dilakukan perampasan maka hal ini juga harus diakomodir dan dicarikan mekanisme penyelesaiannya demi menjamin kepentingan umum. Dari penelitian yang sifatnya yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konsep serta pendekatan kasus diperoleh kesimpulan yaitu kepentingan publik adalah diatas kepentingan pribadi dan golongan sehingga terhadap harta pailit yang dilakukan sita pidana sebelum putusan pailit harus dinyatakan tetap berlaku dengan memperhatikan : harta pailit yang disita pidana hanya sebatas untuk kepentingan pembuktian di persidangan, bukan milik debitor, serta dalam pemberesannya negara mendapatkan hak preferensi karena kerugian keuangan negara dapat disamakan sebagai utang kepada negara.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH 01/21 Yun p
Uncontrolled Keywords:	Pailit, Penuntut Umum, Sita, Pidana
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7340-7512 Commercial law > K7510-7512 Insolvency and bankruptcy. Creditors' rights
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Wawan Yunarwanto NIM031141175
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor M. Hadi Shubhan NIDN0006047305
Depositing User:	sukartini sukartini
Date Deposited:	09 Jan 2021 03:30
Last Modified:	09 Jan 2021 03:30
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/102765
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item