Ghora Putra Bafelanna (2020) Tanggung Jawab Organ Bumn Persero Dalam Pelepasan Aset. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (272kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (161kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (153kB) |
|
Text (BAB I PENDAHULUAN)
4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (301kB) |
|
Text (BAB II KEDUDUKAN KEKAYAAN NEGARA...)
5. BAB II KEDUDUKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADABUMN PERSERO.pdf Restricted to Registered users only until 9 January 2024. Download (259kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III TANGGUNG JAWAB ORGAN BUMN,,,)
6. BAB III TANGGUNG JAWAB ORGAN BUMN PERSERO DALAM PELEPASANASET YANG DIPANDANG SEBAGAI KERUGIAN NEGARA.pdf Restricted to Registered users only until 9 January 2024. Download (332kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV PENUTUP)
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 9 January 2024. Download (160kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (175kB) |
|
Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI)
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | Request a copy |
Abstract
BUMN Persero sebagai badan hukum mandiri pada prinsipnya memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para pemegang sahamnya. Bahwa ciri utama BUMN Persero merupakan subyek hukum yang berstatus badan hukum, dan pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Komisaris. Beranjak dari pemikiran tersebut, apabila suatu Perseroan menderita kerugian karena pelepasan aset dan/atau karena sebab lainnya yang dilandasi dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Komisaris harus dibebaskan dari tanggung jawab pidana dan hanya bertanggung jawab terbatas pada besaran modal yang ditanamkan dalam perseroan dan tidak menyangkut harta pribadi. Sementara Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan pengertian yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara serta ruang lingkup apa saja yang termasuk dalam keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara menjadi sangat luas tidak hanya terbatas kepada APBN/APBD namun termasuk pula kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TH 05/21 Baf t | ||||||
Uncontrolled Keywords: | BUMN, Persero, Keuangan Negara, Perseroan Terbatas | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4430-4675 Public finance > K4650-4675 State and local finance | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | sukartini sukartini | ||||||
Date Deposited: | 09 Jan 2021 04:34 | ||||||
Last Modified: | 09 Jan 2021 04:34 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/102773 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |