David Razi (2013) Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (266kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (122kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (90kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (287kB)
	Text (BAB II BENTUK-BENTUK SANKSI...) 5. BAB II BENTUK-BENTUK SANKSI.pdf Restricted to Registered users only until 10 January 2024. Download (388kB) | Request a copy
	Text (BAB III PERTIMBANGAN HAKIM...) 6. BAB III PERTIMBANGAN HAKIM.pdf Restricted to Registered users only until 10 January 2024. Download (268kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 10 January 2024. Download (159kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) DAFTAR BACAAN.pdf Download (182kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) PERNYATAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB) | Request a copy

Abstract

Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat terlihat dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara tersebut. Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang- Undang nomor 3 Tahun 1971. Penanganan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, karena efektifitas dan keefisienan komponen setiap sistemnya sangat dibutukan untuk mendukung keberhasilan tujuan guna memberantas tindak pidana korupsi yang semakin meningkat jumlahnya. Hasil kegiatan dari setiap komponen akan mempengaruhi komponen yang lain dan akan berpengaruh dalam pencapaian tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri. Pasalpasal yang mengandung ancaman pidana khususnya pasal-pasal yang menggunakan frasa kata ”dan/atau” baik pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu direvisi. Ancaman pidana penjara minimum direvisi menjadi ancaman pidana minimum 5 tahun mengingat tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Dengan revisi ini paling tidak tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman pidana paling sedikit 5 tahun penjara.

Actions (login required)

View Item