Abdulloh Moh Rifqi (2020) Hegemoni Elite Desa Dalam Penjualan Tanah Negara (Studi Kasus Gerakan Petani Di Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1.COVER.pdf Download (365kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (233kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (137kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (367kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.pdf Restricted to Registered users only until 12 January 2024. Download (456kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 12 January 2024. Download (251kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMAHAMAN TANAH NEGARA DI DESA KEDAMEAN.pdf Restricted to Registered users only until 12 January 2024. Download (542kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8. BAB V MEMAHAMI GERAKAN PETANI ATAS HEGEMONI ELITE DESA DALAM PENJUALAN TANAH NEGARA.pdf Restricted to Registered users only until 12 January 2024. Download (571kB) | Request a copy
	Text (BAB VI) 9. BAB VI INTERPRETASI TEORITIK.pdf Restricted to Registered users only until 12 January 2024. Download (292kB) | Request a copy
	Text (BAB VII) 10. BAB VII PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 12 January 2024. Download (226kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (354kB)
	Text (PERMOHONAN EMBARGO) 12. PERMOHONAN EMBARGO.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB) | Request a copy

Abstract

Penjualan tanah negara oleh elite desa di Desa Kedamean berawal atas apriori hilangnya keberadaan tanah negara yang diakibatkan oleh perencanaan pembangunan perumahan oleh PT. Prima Damai Permai. Selanjutnya, hasil dari penjualan tanah negara dialokasikan sebagai prasarana desa atau perbaikan pembangunan yang terdapat di desa itu sendiri, seperti rumah ibadah, TPQ dan tempat-tempat pelayanan masyarakat. Jika menilik ke belakang, tanah negara di Desa Kedamean sudah bertahun-bertahun digunakan sebagai lahan cocok tanam oleh petani setempat, dan ironisnya para petani tersebut tidak dilibatkan atau tidak disosialisasikan terlebih dahulu oleh elite desa akan adanya peralihan hak atas tanah negara dan diperjualbelikan. Dari hak penguasaan atau kepemilikan atas tanah negara tersebut sampai saat ini belum terdapat hak legal terhadap penguasaan maupun kepemilikan. Sehingga elite desa dalam penjualan tanah negara tidak melibatkan para petani penggarap. Selanjutnya, dari kekosongan hak atas tanah negara, elite desa berupaya mendominasi kelompok masyarakat untuk menyatukan cita rasa dalam tindakan elite desa untuk memperjualbelikan tanah negara. Selain itu, elite desa membentuk individu-individu sebagai aktor pemohon atas tanah negara ke Badan Pertanahan Nasional. Bagi para petani itu sendiri, tindakan elite desa dalam penjualan tanah negara telah menghiraukan Peraturan Pemerintah pasal 24 No. 24 Tahun 1997. Dalam peraturan tersebut dirumuskan bahwa peralihan hak atas tanah negara menjadi hak perseorangan dibuktikan dengan bukti tertulis dan keterangan pihak saksi atau bukti kenyataan fisik atas penguasaan bidang tanah selama 20 tahun maupun lebih. Namun, para petani menilai bahwa tindakan elite desa dalam permohonan atas tanah negara tidak meliputi sebagaimana hukum terkait peralihan hak atas tanah negara. Sehingga para petani berupaya untuk mengembalikan penguasaan tanah negara kepada para petani dan meluruskan tindakan elite desa dalam penjualan tanah negara. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, diantaranya: Bagaimana proses politik elite desa dalam penjualan tanah negara dan Apakah gerakan petani mampu menghasilkan keputusan yang memuaskan?. Selanjutnya, teori hegemoni ala Antonio Gramsci dan teori gerakan sosial baru berperan sebagai pisau analisis terhadap fenomena sengketa pertanahan di Desa Kedamean. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan jenis pendekatan studi kasus. Fokus pada penelitian ini pada gerakan petani sebagai respon terhadap tindakan elite desa dalam penjualan tanah negara. Dari temuan peneliti menunjukkan bahwa elite desa dalam melanggengkan penjualan tanah negara dan menghadang adanya gerakan petani melalui kelompok masyarakat yang berhasil didominasi, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat yang memiliki kelebihan pada bidang hukum serta kebijakan Kepala Desa No. 141/01/KEP/437.110.04/2019. Adapun tahap-tahap pada proses politik penjualan tanah negara yakni mengatasnamakan sembilan orang sebagai pemohon tanah negara, membentuk panitia penjualan tanah negara, dan melakukan hubungan dengan pejabat pembuat akta tanah. Sedangkan pada gerakan petani, mereka memfokuskan untuk mempidanakan elite desa beserta kroni-kroninya yang terlibat dalam penjualan tanah negara. Gerakan petani berhasil menghimpun dukungan dan kekuatan pada organisasi non pemerintah, awak media dan anggota DPRD Gresik. Di sisi lain, gerakan ini tidak melibatkan advokat dikarenakan minimnya dana operasional/uang sebagai alat untuk memobilisasi sumber daya guna mencapai kepentingan yang diinginkan.

Actions (login required)

View Item