Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Pasca Putusan Pembatalan Perkawinan

Shandy Aldo Hamonangan (2020) Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Pasca Putusan Pembatalan Perkawinan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (1MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf

Download (623kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf

Download (638kB)
[img] Text (BAB I)
4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf

Download (993kB)
[img] Text (BAB II)
5. BAB II AKIBAT HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA YANG MENJADI OBJEK HAK TANGGUNGAN BILAMANA TERJADI PEMBATALAN PERKAWINAN.pdf
Restricted to Registered users only until 18 January 2024.

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6. BAB III KEWENANGAN KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGANUNTUK MENGEKSEKUSI OBJEK JAMINAN PASCA PUTUSANPEMBATALAN PERKAWINAN BILAMANA DEBITOR WANPRESTASI.pdf
Restricted to Registered users only until 18 January 2024.

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7. BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only until 18 January 2024.

Download (669kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf

Download (672kB)
[img] Text (PERMOHONAN EMBARGO)
9. PERMOHONAN EMBARGO.pdf
Restricted to Registered users only

Download (900kB) | Request a copy
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Selama perkawinan dapat terjadi suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian dan alasan adanya pembatalan perkawinan dikarenakan para pihak suami maupun isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Maka suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai 28 UU Perkawinan dan Pasal 70 sampai Pasal 71 KHI bagi yang beragama Islam. Akibat hukum pembatalan perkawinan adalah berkaitan dengan keberadaan harta perkawinan yang dimiliki termasuk kredit pada pihak bank dengan jaminan atas harta bersama yang dibebani dengan Hak Tanggungan. Bilamana terjadi pembatalan perkawinan maka tidak mempengaruhi kedudukan bank sebagai kreditor preferen dan bank juga berwenang melalukan eksekusi objek hak tanggungan jika debitor wanprestasi sepanjang Hak Tanggunganya telah lahir karena jika Hak Tanggungan tidak lahir maka bank tidak berkedudukan sebagai kreditor preferen sehingga bank tidak berwenang untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan tersebut. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK. 08-21 Ham k
Uncontrolled Keywords: Pembatalan Perkawinan, Harta Bersama, Hak Tanggungan.
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG3691-3769 Credit. Debt. Loans
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons > K7155-7197 Domestic relations. Family law > K7157-7179 Marriage. Husband and wife
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM
Shandy Aldo HamonanganNIM031814253006
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorTrisadini Prasastinah UsantiNIDN0026026701
Thesis advisorIndira Retno Aryatie,NIDN0020038002
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 18 Jan 2021 00:08
Last Modified: 18 Jan 2021 00:09
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/103144
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item