Haikal Arsalan (2020) Prinsip Administrative Justice Procedure Dalam Penataan Mekanisme Perizinan Usaha Wajib Amdal Di Indonesia. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (314kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (71kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (163kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I.pdf Download (218kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (594kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (416kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (144kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (111kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (201kB) | Request a copy

Abstract

Pada kegiatan-kegiatan usaha wajib AMDAL, izin lingkungan memegang peranan penting, tidak hanya sebagai instrument preventif, namun juga sebagai upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal dengan online single submission (OSS) setidaknya telah merubah tiga elemen penting dalam rangka penerbitan izin lingkungan, pertama menyangkut mekanisme, yaitu dengan dikenalkannya izin lingkungan dengan komitmen, kedua, berkaitan dengan keterlibatan masyarakat, yaitu dengan dibatasinya keikutsertaan pemerhati lingkungan dan organisasi non-pemerintah dalam studi AMDAL, ketiga ialah, perubahan mekanisme pengumuman yang hanya diumumkan setelah terbit SKKLH atau izin lingkungan, dan kewajiban pengumuman yang hanya melalui media daring, yaitu situs lembaga OSS. Perubahan-perubahan tersebut di atas, ditakutkan akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial, serta ditakutkan mencederai prinsip prosedur administrasi berkeadilan, sebagaimana yang telah terjadi dalam pembangunan PLTU Sabang Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengunakan pendekatan konsep, pendakatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus sebagai metode penelitian. Dengan menjadikan Karakteristik keterlibatan masyarakat dalam prosedur administrasi berkeadilan, dan mekanisme perizinan usaha wajib AMDAL berparadigma eko-populisme sebagai isu hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam prosedur administratif berkeadilan, yang bertumpu pada prinsip audi alteram partem (kesamaan hak untuk di-dengar), keterlibatan masyarakat memegang peranan penting yang tidak bisa dikurangi. Untuk itu, wajib dilakukan rekonstruksi dan reformasi, dengan memformulasikan mekanisme perizinan wajib AMDAL berparadigma eko-populisme, guna mencapai keadilan eko-sosial. Dalam mekanisme perizinan berparadigma eko-populisme, rekonstruksi terhadap aturan-aturan izin lingkungan harus dilakukan dengan membatalkan seluruh aturan berkaitan dengan izin lingkungan pada PP OSS, dan mengembalikannya ke pengaturan penerbitan izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Selanjutnya, reformasi dilakukan dengan memangkas dokumen AMDAL untuk usaha-usaha dengan studi yang sama, sehingga hanya mengandung ANDAL, RKL-RPL.

Actions (login required)

View Item