Dinda Silviana Putri (2020) Dinamika Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Untuk Ketenagalistrikan Di Indonesia Dan Akibat Hukumnya. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALMAN JUDUL.pdf Download (512kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (271kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (261kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I.pdf Download (465kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (556kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (332kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (316kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (243kB) | Request a copy

Abstract

Ketenagalistrikan sebagai salah satu sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus dikuasi oleh negara, dengan tujuan mencipatkan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Mahkamamah Konstitusi (MK) melalui putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kebijakan tersebut ditanggapi oleh Kementerian ESDM dengan mengubah kebijakan kerja sama energi terbarukan untuk ketenagalistrikan yang semula BOO/BOT menjadi BOOT sebagai jawaban untuk menghindari praktik unbundling, kemudian pada tahun 2020 bentuk kerja sama tersebut diubah kembali menjadi BOO. Selain pada skema kerja sama, perubahan juga terlihat dalam penggunaan skema tarif ketenagalistrikan (panas bumi dan tenaga surya) mengalami beberapa kali perubahan, hingga akhirnya pada masa sekarang menggunakan BPP Pembangkitan. Perubahan kebijakan yang dilakukan secara dinamis tersebut ditakutkan dapat merugikan host state, maupun pihak investor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Isu hukum dalam penelitian ini adalah perubahan skema bentuk kerja sama dan skema tarif dalam energi terbarukan untuk pembangkit listrik, yang diindikasikan sebagai tindakan indirect expropriation. Guna menjawab isu hukum tersebut, penelitian ini akan mengkaji bentuk kerja sama dan kebijakan tarif yang digunakan dalam ketenagalistrikan, dengan kajian menggunakan prinsip PPKK, prinsip SONR, dan konsep dari FET (legitimate expectation). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pemilihan kebijakan skema tarif yang diberlakukan, harus mengutamakan adanya stability, sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan investor dalam melakukan investasi. Kebijakan tersebut harus didukung pula oleh bentuk kerja sama ketenagalistrikan yang stabil, penggunaan skema BOOT tidak dapat dikategorikan sebagai indirect expropriation, namun kebijakan yang dilakukan tidak hati-hati tersebut terbukti melanggar legitimate expectations bagi pihak investor.

Actions (login required)

View Item