Aprilia Stefany Leliak (2020) Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait Wilayah Adat (Tanah/Lahan) Dalam Pelaksanaan Investasi Di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALMAN JUDUL .pdf Download (165kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK .pdf Download (148kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (215kB) |
|
Text (BAB I)
4. BAB I.pdf Download (213kB) |
|
Text (BAB II)
5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (484kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (361kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (208kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (148kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
9. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (325kB) | Request a copy |
Abstract
Kabupaten Kepulauan Aru ada kurang lebih 117 desa atau Negeri atau Fanua, sejak dahulu kala mereka sudah hidup di Kepulauan tersebut secara turun temurun, memiliki hubungan dengan para leluhur, serta memiliki nilai-nilai local yang diatur dalam Hukum Adat yang masih diakui dan ditaati dalam kehidupan Masyarkat Hukum Adat sampai saat ini dan dilindungi oleh Hukum Nasional maupun Hukum Internasional. Dalam hal ini juga Manfaat Investasi cukup signifikan dalam membangun perekonomian suatu daerah, karena tujunnya sudah jelas yaitu bagaimana mencari keuntungan sehingga investasi sangat diperlukan di Kabupaten Kepulauan Aru dengan memerhatikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang kemudian diuraikan untuk menjawab permasalahan. Dilihat dari hasil dan pembahasan, Hak Masyarakat Hukum Adat masih belum dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten Kepuluan Aru. Dengan demikian dibutuhkan perlindungan hukum Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Aru, bahkan keterlibatan Masyarakat dalam Pembuatan Aturan-Aturan yang berkaitan dengan Hak-Hak bahkan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2TH.24-21 Lel p | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat (Tanah/Lahan), Pelaksanaan Investasi di Kabupaten Kepulauan Aru. | |||||||||
| Subjects: | K Law K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3476-3560 Public property. Public restraint on private property |
|||||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Jadik jdkyanto Wijayanto | |||||||||
| Date Deposited: | 23 Sep 2021 04:56 | |||||||||
| Last Modified: | 23 Sep 2021 04:56 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/103459 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |