Cynthia Kurniawan Ong (2020) Konsep Wanprestasi Dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (252kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (168kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (132kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I.pdf Download (236kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (368kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (511kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (151kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (141kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (118kB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini berjudul KONSEP WANPRESTASI DALAM JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: (1) Apakah ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?; dan (2) Apa Konsep wanprestasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019?. Metode Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual approach), Pendekatan Kasus (Case approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative approach) yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengakibatkan perubahan pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia memerlukan syarat adanya kesepakatan tentang wanprestasi dan debitor secara sukarela menyerahkan objek jaminan, serta ada tidaknya wanprestasi ditentukan atas dasar kesepakatan antara kreditor dan debitor atau atas dasar upaya hokum yang menyatakan adanya wanprestasi. Kemudian konsep wanprestasi ketika menggunakan perbandingan dengan sistem civil law dan common law mempunyai persamaan maupun perbedaan. Masing-masing menerapkan konsep wanprestasi sesuai karakteristik masingmasing, perbedaan yang utama adalah bahwa wanprestasi atau breach of contract merupakan perbuatan pelanggaran terhadap kontrak, yang umumnya ditentukan melalui pernyataan lalai berupa somasi atau lewatnya waktu yang ditentukan, tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka konsep wanprestasi ditentukan atas dasar kedua belah pihak merupakan sebuah konsep baru yang berbeda.

Actions (login required)

View Item