Priastami Anggun Puspita Dewi (2020) Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (182kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK .pdf Download (210kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (103kB) |
|
Text (BAB I)
4. BAB I.pdf Download (300kB) |
|
Text (BAB II)
5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (538kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (620kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (206kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (119kB) |
|
Text (KESEDIAAN PUBLIKASI)
9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only until 25 January 2024. Download (245kB) | Request a copy |
Abstract
Pengaturan mengenai bagaimana seseorang penyandang disabilitas mental dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan sepatutnya ada dalam setiap sistem hukum modern. Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa seseorang yang kejiwaanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawab secara hukum. Tesis ini disusun dengan pembahasan mengenai seorang yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas tidaklah dapat dipidana karena tidak ada unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatannya, walaupun sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian fokus tesis ini membahas mengenai kategori-kategori seseorang dapat dikatakan tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab. Serta dibahas pula mengenai permasalahan-permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas dimana hal ini berimbas pada pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya tersebut. Disamping itu dianalisa pula pertimbangan dalam putusan terhadap penyandang dsabilitas mental yang menyebabkan adanya disparitas putusan. Sasaran dengan tesis ini sebagai bahan rujukan dalam koridor-koridor hukum di Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2TH.33-21 Dew p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Pertanggungjawaban, Disabilitas Mental, Psikiater. | ||||||
Subjects: | K Law K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB2000-2035 Public law. The State K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB491 Civil law (General) |
||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Jadik jdkyanto Wijayanto | ||||||
Date Deposited: | 23 Sep 2021 05:00 | ||||||
Last Modified: | 23 Sep 2021 05:00 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/103804 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |