Eliza Maureen Kristianto (2020) Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Bidang Pertanahan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (483kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (77kB)
	Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (54kB)
	Text 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (127kB)
	Text 5. BAB II PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI.....pdf Restricted to Registered users only until 10 February 2024. Download (184kB) | Request a copy
	Text 6. BAB III PEJABAT YANG BERWENANG DALAM MEMBUAT................pdf Restricted to Registered users only until 10 February 2024. Download (103kB) | Request a copy
	Text 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 10 February 2024. Download (58kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (60kB)
	Text Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (579kB) | Request a copy

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan perlu dipahami secara berbeda agar tidak menimbulkan kerancuan. Pada saat berlakunya UUJN No. 30 Tahun 2004, muncul suatu perdebatan terkait dengan adanya kewenangan notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan namun tidak secara tegas mengatur mengenai batasan kewenangan Notaris terhadap kewenangan PPAT khususnya dalam proses pembuatan Akta terkait Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. Disini penulis mencoba menelaah apa makna dari akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang telah diberikan kepada notaris dalam UUJN, sekaligus melihat dasar dari pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa makna dari akta yang berkaitan dengan pertanahan yang merupakan kewenangan notaris adalah bersifat sempit, artinya notaris bisa membuat akta yang berkiatan dengan pertanahan sepanjang akta tersebut bukan merupakan kewenangan PPAT.

Actions (login required)

View Item