Murlyta Nevi Sukmawarti (2020) Prioritas Untuk Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah Terhadap Tanah Negara. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text
1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (900kB) |
|
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (729kB) |
|
Text
3. DAFTAR ISI.pdf Download (677kB) |
|
Text
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (755kB) |
|
Text
5. BAB II PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI....pdf Restricted to Registered users only until 10 February 2024. Download (804kB) | Request a copy |
|
Text
6. BAB III PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI....pdf Restricted to Registered users only until 10 February 2024. Download (861kB) | Request a copy |
|
Text
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 10 February 2024. Download (722kB) | Request a copy |
|
Text
8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (699kB) |
|
Text
Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB) | Request a copy |
Abstract
Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan mengenai pertanahan dalam penanaman modal dan investasi di Indonesia semakin penting untuk meningkatkan minat investor di Indonesia dan pengembangan pasar modal itu sendiri. Mengingat tanah memiliki arti yang sangat penting dalam investasi, maka kebijakan pemerintah harus diorientasikan bagi kemudahan investasi. Tanah merupakan sumber daya penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia yang sangat mendasar. Di samping itu, tanah juga memiliki karakteristik yang bersifat multi-dimensi, multi-sektoral, multi-disiplin dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Sebagaimana diketahui masalah tanah merupakan masalah yang sarat dengan berbagai kepentingan. Kebijakan Pertanahan dalam Investasi ekonomi, sosial, politik, bahkan untuk Indonesia, tanah juga mempunyai nilai religius yang tidak dapat diukur secara ekonomis. Sifat konstan tanah dan terus bertambahnya manusia yang membutuhkan tanah semakin menambah tinggi nilai tanah. Mengingat tanah memiliki arti penting dalam investasi. maka kebijakan pertanahan diorientasikan bagi kemudahan investasi. Jelas dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi, kebijakan pertanahan menyesuaikan dengan kebijakan ekonomi makro. Kaitannya dengan Izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan, sehingga penting untuk dilakukan pembenahan dalam tata kelola (governance). Salah satu indikator yang menjadi penilaian daya saing Indonesia adalah kemudahan investasi. Langkah penting yang perlu dilakukan untuk kemudahan berusaha (ease of doing business) adalah melakukan reformasi regulasi tentang pengadaan tanah terkait dengan kegiatan investasi atau bisnis di Indonesia. Reformasi regulasi menjadi salah satu agenda penting yang perlu dilakukan Indonesia, untuk meningkatkan kualitas regulasi (high-quality regulations).
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TMK.26-21 Suk p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Izin Lokasi, Kebijakan Pertanahan dalam Investasi, Permohonan Tanah Negara | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | S.Sos. Sukma Kartikasari | ||||||
Date Deposited: | 10 Feb 2021 15:29 | ||||||
Last Modified: | 10 Feb 2021 15:29 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/103948 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |