Agatha Geraldine (2021) Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Selama Proses Peradilan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (191kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (48kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (72kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (98kB)
	Text (BAB II MEKANISME REHABILITASI PECANDU NARKOBA...) 5. BAB II MEKANISME REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA....pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2024. Download (126kB) | Request a copy
	Text (BAB III KEWENANGAN REHABILITASI PECABDU NARKOTIKA...) 6. BAB III KEWENANGAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA ....pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2024. Download (100kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2024. Download (46kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (50kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (19kB) | Request a copy

Abstract

Pemberian rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika tidak hanya dilakukan secara sukarela maupun melalui proses hukum setelah dijatuhkan putusan atau penetapan oleh hakim seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena peraturan perundang-undangan yang lain juga mengatur mekanisme pemberian rehabilitasi selama proses peradilan sehingga muncullah kewenangan baru yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim. Sehingga perlu untuk dianalisis terkait mekanisme pemberian rehabilitasi kepada Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika menurut peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang diberikan untuk menjalankan rehabilitasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian Yuridis-Normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Melalui analisis dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Narkotika ditemukan bahwa pemberian rehabilitasi juga dapat dilakukan selama proses peradilan yaitu sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan dengan kebijakan tersebut maka penyidik, penuntut umum, serta hakim mendapat kewenangan baru untuk melaksanakan pemberian rehabilitasi bagi tersangka/terdakwa selama proses peradilan.

Actions (login required)

View Item