Wafa Yusdheaputra (2021) Pemberian Tunjangan Hari Raya (Thr) Keagamaan Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/Hi.00.01/V/2020 Ditinjau Dari Permenaker No. 6 Tahun 2016. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (277kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (77kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (42kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (121kB)
	Text (BAB II KEDUDUKAN HUKUM ...) 5. BAB II KEDUDUKAN HUKUM SURAT EDARAN MENTERI ....pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2024. Download (201kB) | Request a copy
	Text (BAB III UPAYA HUKUM ...) 6. BAB III UPAYA HUKUM PEKERJABURUH....pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2024. Download (144kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2024. Download (33kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (77kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul “PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEAGAMAAN TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI MELALUI SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR M/6/HI.00.01/V/2020 DITINJAU DARI PERMENAKER NO. 6 TAHUN 2016” yang merupakan penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, risalah putusan atau perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, serta surat kabar cetak maupun elektronik. Atas bahan-bahan hukum tersebut dilakukan analisis guna menjawab rumusan masalah, yaitu Kedudukan Hukum Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Upaya Hukum Pekerja/Buruh yang Dirugikan Haknya Dalam Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Pada saat skripsi ini ditulis, Indonesia sedang dilanda pandemi corona virus disease (Covid-19) yang menyebabkan kehidupan di masyarakat menjadi terbatas dan berubah. Pandemi ini berdampak kepada aspek sosial dan ekonomi yang luas serta menjadikan banyak kebijakan dari pemerintah yang harus dilakukan guna mengatasi persebaran dan mempercepat pemulihan. Salah satu kebijakan dari pemerintah adalah diedarkannya SE Menaker No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Surat edaran ini berisikan imbauan untuk dapat membuka ruang dialog antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam hal besaran pemberian THR Keagamaan maupun cara pembayarannya, yang mana materi ini terkesan menyimpangi dari materi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Pemberian THR Keagamaan. THR Keagamaan merupakan hak pekerja/buruh yang wajib dibayarkan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari sebelum jatuhnya hari raya keagamaan dan terdapat konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan pembayaran. SE Menaker No. M/6/HI.00.01/V/2020 yang notabenenya hanya berupa Surat Edaran Menteri sejatinya tidak dapat mengatur berbeda atau menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal ini berkaitan pula dengan klasifikasi surat edaran yang hanya berupa aturan kebijakan serta tidak bersifat mengatur dan mengikat secara paksa seperti halnya peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item