Adelia Zavira (2021) Diversi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (395kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (19kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (25kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (206kB)
	Text (BAB II RATIO LEGIS PERATURAN) 5. BAB II RATIO LEGIS PERATURAN ....pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2024. Download (245kB) | Request a copy
	Text (BAB III RATIO DECIDENDI...) 6. BAB III RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN ....pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2024. Download (165kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 13 February 2024. Download (22kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (98kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN KESEDIAAN PUBIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 serta mengetahui ratio decidendi Putusan Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2015/PN Kln, 20/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bil, dan Nomor 61/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks terkait anak berkonflik dengan hukum. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan Statute Approach, Case Approach, serta Conceptual Approach. Ratio legis dalam Peraturan Mahkamah Agung diversi tersebut ditemukan dalam pertimbangannya yakni undang-undang SPPA belum mengatur secara jelas tentang cara dan tahapan proses diversi. Hasi dari penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 terkait proses diversi anak adalah memperjelas aturan yang tidak diatur dalam UU SPPA seperti mengatur hal-hal teknis maupun prosedur dalam melaksanakan Diversi di pengadilan. Dalam hal untuk aparat penegak hukum diantaranya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim memandang bahwa dalam hal penerapan batas diversi pada Pasal 3 Perma Diversi tidak wajib diupayakan diversi dikarenakan keberadaan perma diversi tersebut berada dibawah undang- undang, maka diversi diatas 7 (tujuh) tahun tidak wajib. Kemudian dalam ratio decidendi Putusan Pengadilan sebagaimana disebutkan di atas pada intinya selalu mempertimbangkan kepentingan anak agar masa depan anak tetap terlindungi.

Actions (login required)

View Item