Kristophorus Gerin Novendra (2020) Kewenangan Pemungutan Pajak Rokok Dalam Kaitannya Dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (232kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (15kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (132kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (132kB)
	Text (BAB II SINKRONISASI KEWENANGAN...) 5. BAB II SINKRONISASI KEWENANGAN ....pdf Restricted to Registered users only until 14 February 2024. Download (528kB) | Request a copy
	Text (BAB III KONTRIBUSI PAJAK POKOK...) 6. BAB III KONTRIBUSI PAJAK ROKOK ....pdf Restricted to Registered users only until 14 February 2024. Download (284kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 14 February 2024. Download (77kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (104kB)
	Text (PERNYATAAN KEGIATAN PUBLIKASI) PERNYATAAN KEGIATAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) | Request a copy

Abstract

Pajak rokok termasuk dalam pajak daerah, tepatnya pajak daerah provinsi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang berwenang memungut cukai. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan juga bahwa pajak daerah merupakan kewenangan penuh pemerintah daerah sehingga terdapat konflik norma atas kewenangan pemungutan pajak rokok. Pajak rokok sebagai pajak daerah yang juga merupakan sumber pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan harus dipotong sebesar 50% untuk pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional sehingga berdampak pada pembangunan daerah.

Actions (login required)

View Item