Eka Putri Fadhila (2021) Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 71 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (277kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (78kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (116kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (132kB)
	Text (BAB II RATIO DECIDENDI...) 5. BAB II RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN....pdf Restricted to Registered users only until 14 February 2024. Download (278kB) | Request a copy
	Text (BAB III AKIBAT HUKUM BAGI TERPIDANA...) 6. BAB III AKIBAT HUKUM BAGI TERPIDANA ....pdf Restricted to Registered users only until 14 February 2024. Download (202kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 14 February 2024. Download (82kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (152kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy

Abstract

Dalam Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan ke pengadilan berupa permohonan restitusi yaitu ganti kerugian baik materiil atau immateriil yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan yang selanjutnya menurut Pasal 71 D ayat (2) restitusi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yang bertujuan untuk pertama, untuk mengkaji, menganalisis, hingga menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai aturan perundang-undangan yang menjadi landasan adanya hak restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana. Kedua, untuk mengkaji, menganalisis, hingga menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai apa yang menjadi ratio decidendi putusan pengadilan dalam perkara pidana terkait restitusi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Ketiga, untuk mengkaji, menganalisis, hingga menghasilkan saran-saran yang dapat mengisi kekosongan hukum dari akibat hukum bagi terpidana yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terkait restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan aturan hukum yang mengatur akibat hukum apabila terpidana tidak melaksanakan putusan inkracht van gewijsde terkait restitusi bagi Anak Korban. Dengan tidak diaturnya daya yang dapat memaksa bagi terpidana untuk melaksanakan putusan inkracht van gewijsde terkait restitusi kepada Anak Korban, apabila terpidana tidak mampu atau tidak beritikad baik untuk membayarkan restitusi kepada Anak Korban, maka tidak akan berakibat hukum apapun bagi terpidana.

Actions (login required)

View Item