Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi Dengan Adanya Otomasi

Claravia Adhyne (2021) Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi Dengan Adanya Otomasi. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (383kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf

Download (76kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf

Download (127kB)
[img] Text (BAB I PENDAHULUAN)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (163kB)
[img] Text (BAB II PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA...)
5. BAB II PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA....pdf
Restricted to Registered users only until 14 February 2024.

Download (277kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III PERLINDUNGAN HUKUM...)
6. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM....pdf
Restricted to Registered users only until 14 February 2024.

Download (183kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV PENUTUP)
7. BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only until 14 February 2024.

Download (113kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf

Download (183kB)
[img] Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI)
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (24kB) | Request a copy
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Skripsi ini menguraikan masalah ketenagakerjaan akibat dari adanya revolusi industri 4.0 dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil akhir dari penelitian ini, yaitu pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja dengan alasan efisiensi karena adanya otomasi sesuai Pasal 154A ayat (1) huruf b UU Cipta Kerja dengan memberikan maksimal pesangon 19 kali upah bulanan yang didapat dari upah pesangon dengan masa kerja maksimal 8 tahun atau lebih mendapatkan 9 bulan upah sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) UU Cipta Kerja, dan uang penghargaan masa kerja dengan masa kerja maksimal 24 tahun atau lebih mendapatkan 10 bulan upah sesuai Pasal 156 ayat (3) UU Cipta Kerja serta 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) sebagai pesangon sesuai Pasal 46A UU Cipta Kerja. Perlindungan hukumnya terdapat dalam Pasal 156 UU Cipta Kerja. Perlindungan hukum preventif berupa tindakan skorsing didalam Pasal 157A ayat (2) UU Cipta Kerja dan didalam Pasal 96 ayat (1) UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sedangkan perlindungan represif dengan memberi sanksi kepada pelaku apabila terjadi pelanggaran terhadap segala aturan yang berlaku.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 76/21 Adh p
Uncontrolled Keywords: Revolusi Industri 4.0, Pemutusan Hubungan Kerja, Efisiensi, Otomasi, Perlindungan Hukum.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1701-1841 Labor law
T Technology > T Technology (General) > T59.5 Automation
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Claravia AdhyneNIM031711133025
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorLanny RamliNIDN0021086603
Depositing User: sukartini sukartini
Date Deposited: 14 Feb 2021 05:44
Last Modified: 14 Feb 2021 05:44
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/104024
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item