Moh. Zainul Arifin (2020) Perebutan Lahan Sumber Air Wendit Di Desa Mangliawan, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur: Studi Konflik Antar Elite. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (797kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAKS.pdf Download (377kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (388kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (912kB)
	Text (BAB 2) 5. BAB II GAMBARAN KONFLIK LAHAN SUMBER AIR WENDIT.pdf Restricted to Registered users only until 24 March 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB III TEMUAN DAN ANALISIS DATA.pdf Restricted to Registered users only until 24 March 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 24 March 2024. Download (380kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (291kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) Fis.P.14-21-Surat Pernyataan Kesediaan Publikasi Karya Ilmiah - Moch. Zainul Arifin - 071411331042 - Moh. Zainul Arifin.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji konflik Perebutan Lahan Sumber Wendi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak terelakkan dan menjadi bagian dari masyarakat. Dalam perspektif ilmu politik, konflik merupakan fenomena dalam memperoleh dan mempertahankan sumber daya. Dalam penelitian kali ini, akar konflik adalah perjanjian kerjasama yang tidak sesuai aspirasi Pemkab Malang. Pemkab Malang mengajukan renegosiasi kerjasama dengan azas kekeluargaan. Pemkab Malang mengajukan nominal yang lebih sebanding dengan keuntungan pemanfaatan Sumber Air Wendit. Di sisi lain, Masyarakat juga meminta kompensasi yang diatur dari Undang-Undang untuk kesejahteraan masyarakat. Pemkot Malang tidak merespon permintaan tersebut dan memilih menempuh jalur hukum. Meskipun kalah namun pihak Pemkot Malang mengajukan banding dan hingga penelitian ini usai, konflik belum menemukan titik terang. Peneliti menggunakan teori konflik sosial Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan telah mewawancarai tujuh informan. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa dalam kerangka Elit politik Pareto dan Mosca, Pemkab dan Pemkot Malang merupakan Governing Elite karena memiliki dasar legal dan sumber daya (ekonomi, hukum, dll). Sedangkan kelompok yang bisa dikategorikan sebagai Non-Governing Elite adalah organisasi FPMM dan Wadyabala Walandit karena mampu memberikan kepada pihak-pihak yang berkonflik, salah satunya dengan mengirimkan somasi. Kelompok terakhir adalah Non Elite yaitu masyarakat Mangliawan. Sedangkan dalam analisis konflik Pruitt dan Zubin, determinan aspirasi penyebab konflik adalah tidak adanya titik temu karena dilandasi pertimbangan idealis di mana kedua belah pihak merasa berhak menguasai obyek yang disengketakan. Bagi Pemkab Malang, hal ini timbuk karena tidak adanya kesesuaian dalam perjanjian kerjasama awal karena merugikan Pemkab Malang dan masyarakat sedangkan Pemkot Malang mendasarkan sikapnya dari keputusan MoU yang telah disepakati. Dalam konflik ini, Pemkab Malang menggunakan strategi contending, dalam tingkat rendah berbentuk renegosiasi sedangkan dalam tingkat tinggi berbentuk guagatan hukum (SIPA). Selain itu stategi lainnya dengan problem solving dengan menawarkan pemecahan masalah dengan menurunkan tuntutan dan namun tidak direspon Pemkab Malang. dalam model pencegahan eksklakasi, menggunakan model aggressor – defender di mana Pemkab secara aktif mendorong diselesaikannya permasalahan ini dengan menawarkan dialog hingga mengajukan gugatan hukum.

Actions (login required)

View Item