Sultoni Fikri (2021) Kewenangan Partai Politik dalam Pergantian antar Waktu Anggota Lembaga Perwakilan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN SAMPUL) 1. HALAMAN SAMPUL .pdf Download (358kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (208kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (225kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I .pdf Download (379kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II RATIO LEGIS PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADANPERWAKILAN DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN DAN KEPARTAIAN.pdf Restricted to Registered users only until 26 March 2024. Download (432kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PERGANTIAN ANTAR WAKTU.pdf Restricted to Registered users only until 26 March 2024. Download (364kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 26 March 2024. Download (208kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (220kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH) 9. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Restricted to Registered users only Download (31kB) | Request a copy

Abstract

Kedaulatan rakyat secara tegas diatur didalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, salah satu perwujudan adalah dilaksanakan pemilihan umum legislatif. Adanya peran partai politik dalam kontestasi pemilihan legislatif tidak dapat pisahkan, sehingga yang terjadi partai politik memiliki dominasi terhadap anggota legsilatif. Realitas itu membuat anggota legislatif berada di dua sisi sebagai wakil rakyat dan sebagai wakil partai. Pengaturan hak recall oleh partai politik membuat dominasi dan hegemoni partai kuat terhadap anggota legsilatif. Akibatnya anggota legislatif lebih tunduk dan loyal kepada partai dari pada rakyat pemilih. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Ratio legis pengaturan hak recall oleh partai adalah sebagai sarana kontrol partai politik terhadap kadernya yang terpilih menjadi anggota legislatif. Kewenangan partai politik perihal recall justru menjadi perdebatan ketatanegaraan karena bisa saja dilakukan secara subjektif dan tidak terukur, sehingga berpotensi terjadi pergeseran kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai. Terlebih munculnya Putusan MA Nomor 57/HUM/2019 yang memberikan diskresi kepada pimpinan partai untuk melakukan recall kepada kader yang dianggap terbaik. Hak recall oleh partai seharusnya dalam mekanismenya melibatkan partisipasi rakyat pemilih, sehingga partai politik tidak melalukan semena-mena dalam melakukan recalling terhadap anggota legislatif. Keterpilihan anggota legislatif merupakan keputusan politik rakyat pemilih, maka pencabutan mandat anggota legislatif juga dilakukan melalui keputusan politik yakni dengan diadakannya recall election.

Actions (login required)

View Item