Penetapan Klausula Sanksi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Properti Dengan Sistem Pre Project Selling (Analisis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019)

Lucky Faradila Soraya (2020) Penetapan Klausula Sanksi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Properti Dengan Sistem Pre Project Selling (Analisis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (214kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf

Download (376kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf

Download (110kB)
[img] Text (BAB I)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (315kB)
[img] Text (BAB II)
5. BAB II KEABSAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI.pdf
Restricted to Registered users only until 28 March 2024.

Download (420kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6. BAB III PENETAPAN KLAUSULA SANKSI PERJANJIAN.pdf
Restricted to Registered users only until 28 March 2024.

Download (413kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7. BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only until 28 March 2024.

Download (105kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf

Download (198kB)
[img] Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI)
9. PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (218kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tesis berjudul “PENETAPAN SANKSI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI PROPERTI DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING (Analisis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 PRT/M/2019)”, yang diteliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Tesis ini membahas Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Permen PUPR 11/2019 yang telah menentukan klausul minimal. Selain itu dalam tesis ini juga membahas urgensi penetapan klausula sanksi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli serta akibat hukum apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak disesuaikan dengan Permen PUPR 11/PRT/M/2019. Hasil dari penelitian ini, di dalam Permen PUPR 11/2019 telah menentukan klausul minimal yang harus ada dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tujuan klausul minimal ini agar supaya hak dan kewajiban para pihak itu sudah tertuang di dalam perjanjian yang dibuat. Pencantuman klausul sanksi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli dimaksudkan agar para pihak yaitu pengembang dan pembeli saling menepati kewajiban kontraktualnya dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pembagian hak dan kewajiban yang saling bertukar secara proporsional diantara para pihak.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.31-21 Sor p
Uncontrolled Keywords: Penetapan klausula sanksi, PPJB, Properti
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K720-792 Property
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM
Lucky Faradila SorayaNIM031814253074
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorAgus Yudha Hernoko, -NIDN0019046503
Thesis advisorGhansham Anand, -NIDN0005018403
Depositing User: Fahimatun Nafisa Nafisa
Date Deposited: 27 Mar 2021 23:40
Last Modified: 27 Mar 2021 23:40
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/105132
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item