Khilaima Faillafah (2020) Penataan Kembali Struktur Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Likuifaksi Di Kota Palu. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (838kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (637kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (607kB) |
|
Text (BAB I)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (713kB) |
|
Text (BAB II)
5. BAB II PENATAAN KEMBALI STRUKTUR KEPEMILIKAN HAK.pdf Restricted to Registered users only until 28 March 2024. Download (696kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
6. BAB III TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT.pdf Restricted to Registered users only until 28 March 2024. Download (650kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV KESIMPULAN.pdf Restricted to Registered users only until 28 March 2024. Download (574kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (590kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 28 March 2024. Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI)
10. PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (44kB) | Request a copy |
Abstract
Permasalahan di bidang pertanahan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor penyebab itu adalah bencana alam. Bencana alam yang menyebabkan kerusakan yang begitu parah yaitu bencana gempa bumi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Bencana ini menimbulkan komplikasi permasalahan dalam hal penataan dan penemuan kembali identitas tanah hak milik, karena hancurnya batas-batas tanah, dan hilangnya bukti-bukti atas kepemilikan tanah akibat terjadinya bencana ini. Menghadapi masalah tersebut, diperlukan penataan tanah kembali yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasai, dan juga kebijakan dan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah pasca bencana alam gempa bumi di Kota Palu. Hasilnya, untuk menata kembali struktur kepemilikan hak atas tanah, pemerintah akan melakukan kegiatan seperti mengidentifikasi ulang dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah, pengukuran dan pemetaan batas kepemilikan tanah, konsolidasi tanah, pengadaan tanah untuk relokasi, penerbitan ulang sertipikat tanah masyarakat. Kemudian Pemerintah Sulawesi Tengah berencana memanfaatkan tanah bekas likuifaksi tersebut untuk pembangunan ruang terbuka hijau dan memorial park. Pemerintah dalam hal ini juga harus meninjau kembali dan melakukan revisi terhadap Perda No. 16/2011 serta membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDRT).
Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TMK.33-21 Fai p | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Penataan, Kepemilikan, Hak Atas Tanah | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services | |||||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | |||||||||
Date Deposited: | 28 Mar 2021 00:06 | |||||||||
Last Modified: | 28 Mar 2021 00:06 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/105134 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |