Wahyu Subagyo (2021) Pasar Tunggal Penerbangan ASEAN (ASEAN Open Sky) dalam Perspektif Kedaulatan Negara. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (1. HALAMAN SAMPUL) 1. HALAMAN SAMPUL .pdf Download (156kB)
	Text (2. ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (62kB)
	Text (3. DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (79kB)
	Text (4. BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (130kB)
	Text (5. BAB II) 5. BAB II ASEAN OPEN SKY DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN NEGARA DAN HAK KEBEBASAN DI UDARA.pdf Restricted to Registered users only until 30 March 2024. Download (232kB) | Request a copy
	Text (6. BAB III) 6. BAB III PELUANG DAN TANTANGAN ASEAN OPEN SKY DALAM INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA.pdf Restricted to Registered users only until 30 March 2024. Download (254kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 30 March 2024. Download (76kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (110kB)
	Text (9. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH) 9. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB) | Request a copy

Abstract

ASEAN sepakat mewujudkan ASEAN Single Aviation Market (ASAM) pada tahun 2015. ASAM merupakan kebijakan regional yang bertujuan membentuk pasar penerbangan yang bebas dan tunggal di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara anggota sepakat menciptakan pasar persaingan perdagangan jasa transportasi udara secara terbuka (open market access). Open market access dilakukan dengan mewujudkan ASEAN Open Sky. Open sky memberikan kebebasan kepada perusahaan angkutan udara untuk menjalankan elemen-elemen hak angkut udara (tarif, slot time, kapasitas, dan jenis pesawat udara) secara internasional dengan tanpa adanya pembatasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif melalui 2 pendekatan, yaitu peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, dan pendekatan konseptual diantaranya konsep kedaulatan, persamaan, dan konsep-konsep umum yang berlaku dalam hukum internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip ASEAN Open Sky dalam perspektif kedaulatan negara, termasuk bagaimana penerapannya di Indonesia, serta peluang dan tantangan ASEAN open sky bagi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan open sky dianggap dapat melemahkan kedaulatan negara dalam perspektif independensi dan kemerdekaan negara dalam menentukan kebijakannya sendiri, namun pemberlakuan open sky tidak berpengaruh terhadap posisi kedaulatan secara teritorial. Konsep kedaulatan negara atas ruang udara secara teritorial masih penuh dan eksklusif. Pemerintah Indonesia perlu melaksanakan pengawasan terhadap operasional penerbangan di wilayah kedaulatan ruang udara Indonesia. Dalam rangka melindungi kepentingan ekonomi dan bisnis industri penerbangan dalam negeri, Pemerintah Indonesia masih menganut prinsip non cabotage dalam melakukan kerjasama internasional angkutan udara. Pemerintah Indonesia juga harus meningkatkan pengawasan di bidang permodalan (investment) perusahaan angkutan udara nasional yang dimungkinkan dapat terjadi penyelundupan investasi asing dalam pembentukan perusahaan angkutan udara nasional (cabotage terselubung).

Actions (login required)

View Item