Patria Erlangga Abadi (2021) Status Hak Atas Tanah yang telah Terjual dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai Salah Satu Harta Kekayaan Pengembang yang Diputus Pailit. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN SAMPUL) 1. HALAMAN SAMPUL .pdf Download (774kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (598kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (730kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (750kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II STATUS HAK ATAS TANAH YANG SUDAH TERJUAL OLEH PENGEMBANG KEPADA KONSUMEN DENGAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI (PPJB) APABILA PENGEMBANG DINYATAKAN PAILIT.pdf Restricted to Registered users only until 31 March 2024. Download (811kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI HAK ATAS TANAH DARI PENGEMBANG DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI (PPJB) TERHADAP PENGEMBANG YANG SUDAH DINYATAKAN PAILIT.pdf Restricted to Registered users only until 31 March 2024. Download (781kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 31 March 2024. Download (601kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (663kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH) 9. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Restricted to Registered users only Download (41kB) | Request a copy

Abstract

Jual-beli yang mana dilakukan oleh masyarakat dengan objek jual-beli terhadap hak atas tanah, dilakukan dengan suatu perjanjian. Apabila dalam jual-beli hak atas tanah tersebut terjadi suatu persyaratan yang ditentukan oleh para pihak dalam jual-beli hak atas tanah yang belum dipenuhi maka penandatanganan para pihak terhadap Akta Jual-Beli hak atas tanah belum dapat dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Atas dasar keadaan tersebut dan untuk kelancaran tertib administrasi pertanahan sebagaimana kewajiban seseorang yang akan memperoleh hak atas tanah wajib untuk mendaftarkan haknya sebagaimana dalam PP Pendaftaran Tanah, maka ditemukan suatu inovasi hukum yaitu dengan dibuatnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Penyusun dalam tesis ini memfokuskan untuk menganalisis permasalahan hukum mengenai jual beli dengan akta PPJB, yang juga dikaitkan dengan keadaan kepailitan pengembang yang merupakan perseroan terbatas. Dan sasaran penyusun dalam tesis ini adalah untuk mengkaji mengenai bagaimana status perjanjian jual beli dengan objek jual beli yaitu hak atas tanah yang sebelum pernyataan pailit terhadap debitor sudah dilakukan perbuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta perlindungan hukum bagi pembeli dengan akta PPJB setelah pengembang dinyatakan pailit dengan tipe penilitian yuridis normatif dan dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. PPJB yang sudah lunas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung peralihan haknya secara hukum sah, sedangkan PPJB yang belum lunas peralihan haknya belum terjadi karena belum memenuhi unsur tunai dan terang. Dengan adanya kepailitan, PPJB kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat dilanjutkan dengan adanya kepailitan berdasarkan Pasal 34 UUK-PKPU. Pasal 36 UUK-PKPU menyebutkan bahwa kurator dapat melanjutkan atau tidak perjanjiannya. Mengenai bentuk perlindungan hukum kepada pemilik akta PPJB yang sudah lunas yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 kamar perdata angka 7 menjadi dasar argumentasi bahwa bukti peralihan haknya sudah secara hukum demikian pula dengan yurisprudensi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Gugatan lain-lain/2016/PN Niaga.Sby. Bagi pemilik PPJB yang belum lunas dapat meminta ganti rugi dan ditempatkan sebagai kreditor konkuren. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan lebih bagi pembaca.

Actions (login required)

View Item