Dina Silvia Puteri (2021) Akibat Hukum Belum Ditetapkannya Notaris Penerima Protokol Dari Notaris Yang Telah Meninggal Dunia. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (469kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (687kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (621kB)
	Text (BAB II PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS) 5. BAB II PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS .pdf Restricted to Registered users only until 23 April 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS) 6. BAB III KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS.pdf Restricted to Registered users only until 23 April 2024. Download (110kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENTUP) 7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 23 April 2024. Download (607kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only until 23 April 2024. Download (812kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 23 April 2024. Download (584kB) | Request a copy
	Text (SURAT KESEDIAAN PUBLIASI) TMK.71-21-Kesediaan Publikasi - Dina Puteri.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB) | Request a copy

Abstract

Judul tesis ini adalah Akibat Hukum Belum Ditetapkannya Notaris Penerima Protokol dari Notaris yang Telah Meninggal Dunia. Tesis ini berlandaskan penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Rumusan masalahnya adalah 1) Untuk menganalisa mengenai penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia, dan 2) Untuk menganalisa mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah mengenai penyerahan protokol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia dan untuk menganalisa mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah mengenai penyerahan protokol, berdasarkan pengaturan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Pada penelitian ini diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 62, protokol notaris diserahkan salah satunya apabila karena notaris meninggal dunia, dan berdasarkan Pasal 63 penyerahan protokol notaris dilakukan paling lama 30 hari setelah notaris penerima protokol oleh Majelis Pengawas Daerah, dan dilakukan oleh Ahli Waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, namun apabila dalam 30 hari protokol tersebut belum diserahkan, maka Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil protokol notaris. Apabila kemudian telah ditunjuk notaris penerima protokol oleh Majelis Pengawas Daerah, tetapi protokol tersebut tidak segera diserahkan oleh ahli waris, maka para pihak yang dirugikan yaitu negara dapat menggugat ahli waris dari notaris yang telah meninggal dunia tersebut dengan dasar hukum Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum, atau dapat dituntut dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan apabila ahli waris dengan sengaja tidak menyerahkan protokol tersebut karena protokol merupakan arsip negara dan bukan barang warisan. Apabila Majelis Pengawas Daerah yang tidak segera menunjuk notaris penerima protokol, maka dapat digugat sebagai turut tergugat dengan dasar hukum Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum karena telah lalai dalam menjalankan jabatannya.

Actions (login required)

View Item