Hasbi Ariski (2021) Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Jual Beli Bangunan Diatas Izin Pemakaian Tanah. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (539kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (463kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (468kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (527kB)
	Text (BAB II KEABSAHAN JUAL BELI) 5. BAB II KEABSAHAN JUAL BELI BANGUNAN .pdf Restricted to Registered users only until 23 April 2024. Download (627kB) | Request a copy
	Text (BAB III PEMUNGGUTAN BEA PEROLEHAN) 6. BAB III PEMUNGGUTAN BEA PEROLEHAN HAK.pdf Restricted to Registered users only until 21 April 2024. Download (124kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 23 April 2024. Download (19kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8.. DAFTAR BACAAN.pdf Download (17kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN) TMK.59-21-pernyataan kesediaan - Hasbi Ariski.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy

Abstract

Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota atas peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pengalihan bangunan yang berdiri di atas tanah Izin Pemakaian Tanah (IPT) terdapat perbedaan penafsiran dalam pemungutan BPHTB, karena tanah IPT merupakan tanah pemerintah daerah, sehingga jika terjadi pengalihan hak hanya terbatas pada bangunan. Dalam mencari kepastian hukum atas pemungutan BPHTB terhadap pengalihan bangunan di atas tanah IPT perlu dilakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab keabsahan jual beli terhadap tanah IPT dan dasar hukum pemungutan BPHTB terhadap pengalihan hak atas bangunan yang berdiri di atas tanah IPT

Actions (login required)

View Item