Tika Octaviani Farida (2015) Sanksi Terhadap Pengusaha Yang Mengenakan Sanksi Terhadap Buruh Yang Melakukan Mogok Kerja Secara Sah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
1. COVER.pdf Download (804kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (565kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (512kB) |
|
Text (BAB 1)
4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB 2)
5. BAB II PERUNDINGAN YANG GAGAL .pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2024. Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3)
6. BAB III SANKSI TERHADAP PENGUSAHA.pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2024. Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4)
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2024. Download (559kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (530kB) |
Abstract
Mogok Kerja merupakan hak dasar dari pekerjalburuh sebagai akibat dari agalnya perundingan. Mogok kerja dapat dikatakan secara sah apabila memenuhi persyaratan yaitu tindakan mogok kerja tersebut dilakukan oleh pekerja/buruh, direncanakan atau dilaksanakan secara bersama-sama, mogok kerja dilakukan akibat terjadinya gagalnya perundingan, dan mogok kerja dilaksanakan secara sah,tertib dan damai. Pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara tidak sah maka pekerja/buruh tersebut dianggap mangkir dari pekerjaannya. Mogok kerja yang merupakan hak pekerjalburuh ini tidak dapat dihalangi oleh siapapun, bagi pengusaha yang melakukan tindakan balasan kepada pekerjalburuh yang melakukan mogok kerja secara sah maka akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan pada pengusaha yaitu berupa sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dapat dikenakan sanksi perdata apabila tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha maupun pekerjalburuh. Penyelesaian perselisihan dalam sanksi perdata tersebut dapat diselesaikan melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan pengadilan hubungan industrial. Sanksi administrasi terkait dengan pengawas ketenagakerjaan kepada para pengusaha atau perusahaan terkait pekerjalburuh yang bekerja. Sanksi pidana dikenakan apabila pengusaha menghalang-halangi tindakan mogok kerja secara sah oleh pekerja/buruh atau melakukan tindakan balasan akibat adanya mogok kerja tersebut. Sanksi-sanksi tersebut sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK2 FH 74-16 Far s | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Sanksi, Pekerja/buruh, Pengusaha, Mogok Kerja, Tindakan Balasan | ||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence |
||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | prasetyo adi nugroho | ||||||
| Date Deposited: | 26 Apr 2021 06:21 | ||||||
| Last Modified: | 26 Apr 2021 06:21 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/106217 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |