Yoga Partamayasa (2016) Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (219kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (88kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (199kB) |
|
Text (PENDAHULUAN)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (413kB) |
|
Text (LANDASAN TEORI)
5. BAB II LANDASAN TEORI.pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2024. Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (PEMBAHASAN)
6. BAB III PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2024. Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (PENUTUP)
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2024. Download (168kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (201kB) |
Abstract
Penerapan impeachment di Indonesia berbeda dengan penerapannya di negara negara lain adalah dengan hadimya impeachment Kepala Daerah. Sebagai wujud implementasi dari konsep otonomi daerah maka muneul pula lembaga eksekutif dan legislatif di daerah. Bersamaan dengan kewenangan yang diperoleh lembaga di daerah ini maka muneul pula pemikiran untuk melakukan mekanisme pengawasan terhadap lembaga eksekutif di daerah serupa dengan pengawasan lembaga eksekutif pada pemerintah pusat. Adanya ketentuan ini tentu memancing perdebatan dan perbedaan penafsiran atas setidaknya 3 masalah pokok yaitu pertama tentang tafsir keabsallan wewenang impeachment legislatif di daerah, kedua tentang hubungan kerja antar lembaga legislatif dan eksekutif di daerah, dan ketiga mengenai tanggung jawab jabatan Kepala Daerah serta akibat hukumnya. Permasalahan ini memaneing perdebatan dan perbedaan penafsiran seeara akademis. Oleh sebab itu, banyak yang bisa digali dan diteliti mengenai penafsiran ketentuan hingga proses teknis dari mekanisme impeachment yang juga sebagai salah satu wujud implementasi ketatanegaraan di Indonesia. Legal reform terhadap mekanisme impeachment diperlukan sebagai upaya memangkas kekaeauan hukum (rechtsverwarring). Diharapkan dengan pembenahan tersebut dapat mewujudkan Nusantara good governance untuk membawa negeri ini kearah yang lebih baik.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FH.104/16 par k | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Impeachment, Lembaga Negara, Pemakzulan, Pemerintahan Daerah | ||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government |
||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Dwi Prihastuti | ||||||
| Date Deposited: | 27 Apr 2021 03:36 | ||||||
| Last Modified: | 27 Apr 2021 03:36 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/106253 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |