Bagus Ramadhan (2021) Tanggung Jawab Direktur Yang Ultra Vires Yang Menyebabkan Kepailitan Perusahaan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (203kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (55kB)
	Text (BAB 1) 3. BAB I.pdf Download (96kB)
	Text (BAB 2) 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 11 June 2024. Download (102kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 11 June 2024. Download (83kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 11 June 2024. Download (37kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR BACAAN.pdf Download (38kB)
	Text (LAMPIRAN) 8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 11 June 2024. Download (6MB) | Request a copy
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB) | Request a copy

Abstract

Direksi Perseroan Terbatas mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dalam batas yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bilamana direksi perseroan melakukan perbuatan diluar dari maksud dan tujuan perseroan serta melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar maupun keputusan RUPS,maka perbuatan direksi tersebut dapat dikategorikan sebagai act of ultra vires. Doktrin ultra vires adalah suatu doktrin yang menganggap batal demi hukum (null and void) atas setiap tindakan perseroan yang melebihi batas kewenangan yang diberikan sebagaimana yang disebutkan dalam maksud dan tujuan perseroan pada Anggaran Dasar Perseroan. Doktrin ultra vires ini berasal dari konsep hukum Common Law (Inggris). Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 97 Undang-undang Perseroan Terbatas, bilamana direksi melakukan act of ultra vires, maka direksi harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan. Pada kenyataannya masih sulit meminta pertanggungjawaban secara pribadi kepada direksi perseroan yang terindikasi melakukan act of ultra vires. Undang-undang Perseroan Terbatas merupakan regulasi yang mengatur limitatif mengenai Perseroan Terbatas. Undang-undang Perseroan Terbatas secara prinsip menganut doktrin ultra vires yang terlihat dalam rumusan beberapa klausul. Namun secara tegas tidak dirumuskan sanksi terhadap pelanggaran ultra vires. Diperlukan pengaturan tegas dan limitatif sehingga tidak memudarkan pemahaman dalam praktek.

Actions (login required)

View Item