Shafinaz Rania Rachmat (2021) Tanggung Jawab Pengusaha Atas Pembayaran Pesangon Pekerja Sistem Outsourcing Berdasarkan Prinsip Transfer Of Undertaking Protection Of Employment. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (824kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (127kB)
	Text (BAB 1) 3. BAB I.pdf Download (293kB)
	Text (BAB 2) 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 21 June 2024. Download (330kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 21 June 2024. Download (279kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 21 June 2024. Download (310kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR BACAAN.pdf Download (247kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) | Request a copy

Abstract

Dalam menjalankan suatu perusahaan dibutuhkannya suatu pekerjaan penunjang baik untuk penekanan anggaran biaya produksi hingga fungsi operasional suatu perusahaan. Praktik sistem outsourcing hadir untuk memberikan manfaat strategis bagi Perusahaan. Praktik sistem outsourcing dirasa masih tidak melindungi dan menjamin hak-hak para pekerja outsource. Oleh karena itu, terbit Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 atas uji materiil terhadap UU Ketenagakerjaan. Dalam putusannya, majelis berpendapat bahwa penerapan prinsip TUPE dalam perjanjian kerja akan melindungi dan menjamin hak-hak pekerja outsource. Namun, dengan terbitnya Putusan MK tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai hak dan kewajiban khususnya terkait dengan perhitungan masa kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Perusahaan terkait pembayaran pesangon pekerja berdasarkan prinsip TUPE serta melihat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pekerja terhadap haknya. Karena adanya pengalihan tersebut, Pengusaha lempar tanggung jawab.

Actions (login required)

View Item