Nabillah Fitria Nugraha (2020) Aspek Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Kasus Probable Akibat Terpapar Covid-19. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (356kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (75kB)
	Text (BAB 1) 3. BAB I.pdf Download (171kB)
	Text (BAB 2) 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 22 June 2024. Download (140kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 22 June 2024. Download (154kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 22 June 2024. Download (79kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR BACAAN.pdf Download (82kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB) | Request a copy

Abstract

Hadirnya virus COVID-19 di Indonesia yang kemudian ditetapkan menjadi wabah menyebabkan timbulnya banyak permasalahan baru yang terjadi dan harus diselesaikan. Salah satunya tindak pidana penjemputan paksa jenazah pasien kasus probable COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah. Peristilahan menjadi suatu hal yang penting dan sangat kompleks terjadi namun harus dilakukan sebagai bentuk upaya bagi pemerintah untuk penanggulangan wabah atau bisa disebut dengan proses mitigasi resiko. Banyaknya permasalahan yang timbul ini dikarenakan adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada 2 (dua) pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien kasus probable: dan (2) pertanggungjawaban pidana pengambilan paksa jenazah pasien kasus probable. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Koseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perbuatan pengambilan paksa jenazah pasien kasus probable merupakan suatu bentuk tindak pidana dan hal tersebut diatur dalam beberapa undang-undang, mulai dari general hingga yang spesial yaitu KUHP dan Undang-Undang No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Actions (login required)

View Item