Septya Yuriko Kaeng (2021) Pemenuhan Hak Pesepeda Apabila Terjadi Kecelakaan Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Dalam Hukum Transportasi. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (358kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (122kB)
	Text (BAB 1) 3. BAB I.pdf Download (220kB)
	Text (BAB 2) 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 22 June 2024. Download (337kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 22 June 2024. Download (297kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 22 June 2024. Download (189kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR BACAAN.pdf Download (257kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan pesepeda di Indonesia masih dirasa kurang, karena di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur terkait sepeda itu sendiri. Dalam UU LLAJ, pesepeda diberikan perlindungan yaitu dengan cara mendapatkan hak untuk diutamakan keselamatan, tetapi dalam prakteknya pengendara kendaraan bermotor masih banyak yang belum menyadari hak-hak pesepeda. Sering kali ditemui di jalanan bahwa sekalipun pesepeda telah berkendara pada kiri jalan, masih saja terjadi kecelakaan dengan pengendara kendaraan bermotor. Akibat dari pelanggaran aturan yang ada dan norma ini, timbul sebuah perbuatan melanggar hukum (PMH). Akibat dari adanya sebuah permasalahan yang terjadi akan menibulkan sebuah sengketa dimana pihak yang merasa dirugikan akan menuntut sedemikian rupa baik dalam bentuk gugatan ataupun penyelesaian sengketa lainnya, umumnya dalam hal ini apabila terjadi kecelakan antara sepeda dengan kendaraan bermotor hanya dengan ganti kerugian atau mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga tentu permasalahan ini akan dapat lebih mudah di selesaikan. Untuk membahas permasalahan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dimana undang-undang ataupun peraturan yang dikaji adalah aturan yang sesuai pada permasalahan yang ada. Pesepeda apabila menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor ternyata mendapatkan perlindungan dari Jasa raharja sekalipun ia sebelumnya tidak memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut timbul karena atas dasar undang-undang. Terkait dengan penyelesaian sengketa antara para pihak tersebut, dapat melalui jalur pengadilan ataupun diluar pengadilan misalnya mediasi.

Actions (login required)

View Item