Dafiq Nuansa Arifano (2020) Putusan Pengadilan Negeri Yang Menyatakan "Putusan Tidak Dapat Menerima Tuntutan Penuntut Umum" (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dalam perkara Korupsi). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (130kB)
	Text (BAB 1) 3. BAB I.pdf Download (195kB)
	Text (BAB 2) 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (277kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (301kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (125kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR BACAAN.pdf Download (117kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB) | Request a copy

Abstract

Asas legalitas dalam hukum acara pidana terdapat pada Pasal 3 KUHAP, dijelaskan bahwa suatu peradilan dilakukan menurut cara yang diatur oleh KUHAP, yang berarti dalam menjalankan sistem hukum acara harus berlandaskan aturan yang terdapat dalam KUHAP. Peran hakim dalam persidangan yaitu memberi putusan setelah dilakukan serangkaian agenda sidang, dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian suatu perkara, hakim harus teliti dan menggunakan pengetahuan dengan baik serta sesuai ketentuan yang berlaku supaya tidak salah dalam menerapkan hukum dalam membuat putusan. Undang- Undang memperbolehkan hakim melakukan penemuan hukum (rechtvinding) apabila terdapat kekosongan hukum (rechtvacum). Pada dasarnya bentuk putusan akhir yang diatur dalam KUHAP yaitu putusan pemidanaan,bebas,lepas dari segala tuntutan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara No : 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dalam amar putusannya menyatakan "Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima". Hal ini dianggap tidak sesuai dengan penerapan hukum pada Pasal 1 angka 11 KUHAP.

Actions (login required)

View Item