Angga Akbar Pramudianto (2020) Upaya Hukum Penyitaan Terhadap Aset Korupsi Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Dengan Itikad Baik. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (610kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (195kB) |
|
Text (BAB 1)
3. BAB I.pdf Download (469kB) |
|
Text (BAB 2)
4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (427kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3)
5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (400kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4)
6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (234kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
7. DAFTAR BACAAN.pdf Download (338kB) |
|
Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI)
Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB) | Request a copy |
Abstract
Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah pengembalian aset yang dimiliki oleh negara. Upaya pengembalian aset negara ini dapat ditempuh melalui upaya penyitaan yang nantinya dilanjutkan kepada perampasan apabila benar tebukti hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam upaya penyitaan tindak pidana korupsi, KPK, Kejaksaan, dan kepolisian merupakan lembaga yang berhak untuk melakukan upaya tersebut. Penyitaan ini selain digunakan untuk pembuktian tindak pidana korupsi di pengadilan, juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan pidana tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya seringkali upaya pengembalian aset tersebut terhalangi karena aset yang menjadi objek penyitaan beralih kepada pihak lain, yang mana telah memenuhi kewajiban atas apa yang diterima dan dengan posisi pihak ketiga tidak mengetahui bahwa aset tersebut dari pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga atas kepemilikan tersebut pihak ketiga wajib untuk dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian penting untuk dilakukan pengaturan upaya pengembalian aset negara yang juga memberikan perlindungan kepada pihak ketiga beritikad baik
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FH. 141/21 Pra u | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Pidana, Korupsi, Penyitaan | ||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | sugiati | ||||||
| Date Deposited: | 23 Jun 2021 07:07 | ||||||
| Last Modified: | 08 Feb 2022 14:19 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/108136 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |