Evans Al Faridzi (2021) Tanggung Jawab Kurator Keperdataan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (417kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (88kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (153kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (190kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II TANGGUNG JAWAB PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT APABILA KURATOR YANG DITUNJUK ADALAH BALAI HARTA PENINGGALAN.pdf Restricted to Registered users only until 28 June 2024. Download (339kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III SANKSI BAGI KURATOR KEPERDATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JIKA MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT.pdf Restricted to Registered users only until 28 June 2024. Download (186kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 28 June 2024. Download (86kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (175kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB) | Request a copy

Abstract

Setiap perjanjian kredit mewajibkan debitor membayar kembali kredit kepada kreditor sesuai tanggal jatuh tempo. Kewajiban pembayaran kembali kredit terkadang menjadi momok dalam perjanjian kredit. Terlebih lagi jika debitor terikat lebih dari satu perjanjian kredit. Jika akhirnya debitor tidak dapat melunasi semua utangnya, maka para kreditor dapat mengajukan permohonan agar debitor dinyatakan pailit kepada Pengadilan Niaga. Tujuan dari dinyatakannya debitor pailit adalah supaya seluruh harta kekayaannya menjadi sita umum dan dapat dilanjutkan untuk pengurusan dan pemberesan. Dengan demikian, harta yang telah dibereskan dapat dibagikan kepada para kreditornya sesuai proporsionalitasnya. Kewenangan pengurusan dan pemberesan harta pailit diemban oleh Kurator. Kurator ditunjuk oleh Majelis Hakim bersamaan dengan dinyatakannya debitor pailit. Kurator dipilih dari unsur kurator negeri atau kurator swasta. Kurator negeri dikenal dengan Balai Harta Peninggalan (BHP). Sedangkan kurator swasta umumnya berasal dari kalangan pengacara. BHP sebagai lembaga di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menunjuk pejabat untuk menjalankan wewenangnya. Pejabat tersebut adalah Kurator Keperdataan. Kurator Keperdataan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada BHP. Dalam ketentuan kepailitan yang berlaku di Indonesia, wewenang kepailitan dilimpahkan kepada BHP atau kurator swasta. Namun, dalam menjalankan tugas, BHP melimpahkan wewenang tersebut kepada Kurator Keperdataan. Dalam penulisan skripsi ini akan dibahas isu hukum siapakah pihak yang bertanggungjawab dalam proses kepailitan apabila kurator yang ditunjuk adalah BHP serta apa sanksi yang dikenakan jika terjadi kelalaian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep.

Actions (login required)

View Item