Jade Aurora Kencana Putri (2021) Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Perusahaan Pertambangan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (479kB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (138kB) |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (345kB) |
|
|
Text (BAB I)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (195kB) |
|
|
Text (BAB II)
5. BAB II KEABSAHAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN.pdf Restricted to Registered users only until 28 June 2024. Download (268kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
6. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN.pdf Restricted to Registered users only until 28 June 2024. Download (315kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 28 June 2024. Download (136kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (245kB) |
|
|
Text (KESEDIAAN PUBLIKASI)
9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy |
Abstract
Skripsi ini berjudul “Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Perusahaan Pertambangan”. Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah 1) Keabsahan Pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Perusahaan Pertambangan, 2) Perlindungan Hukum atas Kebijakan Pemungutan Pajak Air Permukaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian doctrinal research. Penelitian hukum ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan studi kasus. Dari penelitian hukum ini diketahui bahwa pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap perusahaan pertambangan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, tindakan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Air Permukaan adalah sah karena memenuhi ketiga syarat keabsahan tindakan pemerintahan yaitu wewenang, substansi, dan prosedur. Kemudian mengenai perlindungan hukum atas pemungutan Pajak Air Permukaan yang meliputi perlindungan hukum preventif berupa upaya hukum keberatan, serta perlindungan hukum represif berupa upaya hukum banding sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FH.88-21 Put p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Pemungutan Pajak, Pajak Air Permukaan, Perusahaan Pertambangan, Tindakan Pemerintah, Perlindungan Hukum | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ2338 Taxation of government property H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4113-4601 Property tax |
||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mrs. Djuwarnik Djuwey | ||||||
| Date Deposited: | 28 Jun 2021 04:57 | ||||||
| Last Modified: | 28 Jun 2021 04:57 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/108287 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


