Christin Lauren Natasya (2021) Penolakan Pemerintah Indonesia untuk Memulangkan Warga Negara Indonesia Yang Bergabung Dengan ISIS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (226kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (75kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (107kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (105kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II STATUS KEWARGANEGARAAN WARGA NEGARA INDONESIAYANG BERGABUNG DENGAN ISIS.pdf Restricted to Registered users only until 30 June 2024. Download (284kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WARGA NEGARAINDONESIA YANG BERGABUNG DENGAN ISIS.pdf Restricted to Registered users only until 30 June 2024. Download (206kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 30 June 2024. Download (81kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (190kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) | Request a copy

Abstract

Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Semenjak ISIS mengalami kekalahan banyak anggotanya yang kini ingin kembali ke negara asalnya, salah satunya adalah warga negara Indonesia. Pemerintah menolak untuk memulangkan mereka dengan alasan untuk menjaga keamanan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan terkait tata cara kehilangan kewarganegaraan bahwa mereka masih berstatus sebagai WNI karena belum dikeluarkannya Surat Keputusan yang menyatakan bahwa mereka telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, maka Pemerintah harus bertanggung jawab memulangkan mereka. Setalah dipulangkan maka mereka harus melakukan deradikalisasi dan diadili berdasarkan hukum yang berlaku. Bagi mereka yang memenuhi syarat kehilangan kewarganegaraan maka pemerintah harus segera mengeluarkan Surat Keputusan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Doctrinal Research dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dilakukan interpretasi sistematis. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa mereka masih berstatus WNI dan sudah seharusnya Pemerintah tidak menolak pemulangan mereka.

Actions (login required)

View Item