Nisriinaa Yurin Octavia (2021) Freight Forwarding Sebagai Non Vessel Operating Common Carrier Pasca Diundangkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1.HALAMAN JUDUL.pdf Download (308kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (16kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (22kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (124kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II PERKEMBANGAN KEDUDUKAN FREIGHT FORWARDING PASCADIUNDANGKANNYA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR 49 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF HUKUMPENGANGKUTAN.pdf Restricted to Registered users only until 1 July 2024. Download (285kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III TANGGUNG JAWAB DAN MITIGASI RISIKO FREIGHT FORWARDINGDALAM MENGIRIMKAN BARANG EKSPOR MELALUI LAUT.pdf Restricted to Registered users only until 1 July 2024. Download (238kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 1 July 2024. Download (17kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (157kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (45kB) | Request a copy

Abstract

Pasca diundangkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, kedudukan Freight Forwarding tidak lagi terbatas sebagai perantara antara pengirim barang dengan pengangkut yang dikenal dalam KUHD sebagai ekspeditur, namun ia juga mengalami perkembangan sebagai perantara agen bagi pelanggannya. Selain itu, dalam perkembangannya menurut Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi juga disebutkan bahwa ia juga dapat berkedudukan sebagai Pengangkut Kontraktual atau Non Vessel Operator Common Carrier (NVOCC) yang mengikatkan diri sebagai prinsipal dalam perjanjian pengangkutan. Dengan perkembangan peran ini maka lebih lanjut Freight Forwarding juga tidak hanya menjadi operator pengangkutan intermoda saja, namun juga multimoda yang dapat menyediakan jasa kurirnya sendiri. Tentu hal ini akan berdampak pada tanggung jawab Freight Forwarding sesuai kedudukannya dalam perjanjian pengangkutan barang ekspor melalui laut. Untuk menghindari sengketa oleh para pihak, maka perlu diterapkan mitigasi risiko khusunya pada Freight Forwarding dalam merealisasikan pengiriman barang ekspor melalui laut.

Actions (login required)

View Item