Fauziah Ardina Putri (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Rehabilitasi Sosial Pada Lembaga Perlindungan Anak. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (311kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (91kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (149kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (187kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PERKOSAAN SAAT SEDANG MENJALANI REHABILITASI SOSIAL DALAM LEMBAGA.pdf Restricted to Registered users only until 2 July 2024. Download (188kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK DALAM LEMBAGA.pdf Restricted to Registered users only until 2 July 2024. Download (264kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 2 July 2024. Download (89kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (102kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan pada siapa saja. Korban tindak pidana dalam kategori anak masih banyak terjadi. Anak begitu murni dan polos sangat membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orang dewasa di sekitarnya. Berbagai lembaga yang menangani perlindungan anak dibentuk untuk melindungi dan merehabilitasi anak-anak korban tindak pidana. Sesuai dengan amanat dari UU Perlindungan Anak, anak korban tersebut akan dipulihkan kembali seperti keadaan semula dengan fasilitas yang disediakan. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam lembaga yang menangani perlindungan anak dapat juga terjadi tindak pidana. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, dilakukan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Merujuk pada hasil dari penilitian yang dilakukan, , berdasarkan hukum nasional Indonesia, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi anak-anak korban yang sedang menjalani masa rehabilitasi dalam lembaga serta aturan pelaksana terkait kepegawaian dari lembaga perlindungan anak di seluruh Indonesia. Sebab itu perlu adanya pembaharuan kebijakan hukum pidana agar perlindungan terhadap anak dapat diberikan sesuai dengan isi Kovensi PBB untuk Hak-Hak Anak.

Actions (login required)

View Item