Penagihan Utang Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Telah Diputus Pailit Studi Kasus Putusan Pailit Nomor 29/Pdt.Sus-Pkpu/2017 Jo Putusan Pra Peradilan Nomor 19 /Pid.Pra/2018/Pn Dps

Talitha Belvarini Candraningrum (2020) Penagihan Utang Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Telah Diputus Pailit Studi Kasus Putusan Pailit Nomor 29/Pdt.Sus-Pkpu/2017 Jo Putusan Pra Peradilan Nomor 19 /Pid.Pra/2018/Pn Dps. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL .pdf

Download (448kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf

Download (36kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI .pdf

Download (339kB)
[img] Text (BAB I)
4. BAB I.pdf

Download (71kB)
[img] Text (BAB II)
5. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only until 28 June 2024.

Download (456kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only until 28 June 2024.

Download (319kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only until 28 June 2024.

Download (23kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf

Download (247kB)
[img] Text (EMBARGO)
9. EMBARGO.pdf
Restricted to Registered users only

Download (158kB) | Request a copy
[img] Text (KESEDIAAN PUBLIKASI)
10. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (222kB) | Request a copy
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Proses kepailitan memiliki tujuan untuk menyelesaikan segala kewajiban utang yang dimiliki oleh Debitor. Namun dalam prakteknya, seringkali terjadi suatu miskonsepsi terkait prosedur penagihan utang Debitor oleh Kreditor yang tidak bersedia mengikuti prosedur hukum kepailitan atas dasar perbedaan pertanggungjawaban suatu jenis utang tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya misalnya utang pajak. Penelitian dengan metode penelitian hukum normatif ini memiliki tujuan untuk menganalisa keberlakuan jenis asas preferensi yang berlaku antara hukum pajak dan hukum kepailitan dalam hal penagihan utang pajak terhadap Wajib Pajak yang telah dipailitkan serta upaya Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) selaku Kreditor untuk dapat melakukan penagihan utang pajak Wajib Pajak yang telah dipailitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tepat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.112-21 Can p
Uncontrolled Keywords: Kepailitan, Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Talitha Belvarini CandraningrumNIM031711133156
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorHadi ShubhanNIDN0006047305
Depositing User: Jadik jdkyanto Wijayanto
Date Deposited: 23 Sep 2021 07:38
Last Modified: 23 Sep 2021 07:38
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/108406
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item