Annisaul Izzah (2020) Problematika Hukum Dalam Penerbitan Izin Lingkungan Dengan Berlakunya Fiktif Positif. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (536kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (209kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (213kB) |
|
Text (BAB I)
4. BAB I.pdf Download (216kB) |
|
Text (BAB II)
5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 28 June 2024. Download (449kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 28 June 2024. Download (279kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 28 June 2024. Download (173kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (112kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (732kB) | Request a copy |
|
Text (EMBARGO)
10. EMBARGO.pdf Restricted to Registered users only Download (572kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai Problematika Hukum Penerbitan Izin Lingkungan dengan Berlakunya Fiktif Positif. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Izin Lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berlakunya fiktif positif dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Berlakunya fiktif positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam penerbitan Izin Lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dengan komitmen berpengaruh terhadap eksistensi Izin Lingkungan yang lebih menekankan pada formalitas pemberian Izin Lingkungan karena penerbitan izin secara formal di awal kemudian keputusan kelayakan diterbitkan karena adanya keterlambatan memberikan respon. Akibat hukum berlakunya fiktif positif dalam penerbitan Izin Lingkungan adalah masuknya kewenangan pengadilan dalam ranah eksekutif dan tertutupnya upaya hukum atas putusan fiktif positif karena sifat putusannya yang final dan mengikat. Sehingga, diperlukan perubahan pengaturan dalam mekanisme pemberian Izin Lingkungan dan harmonisasi serta sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan terkait.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FH.116-21 Izz p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Fiktif Positif, Izin Lingkungan, Akibat Hukum, Upaya Hukum. | ||||||
Subjects: | K Law | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Jadik jdkyanto Wijayanto | ||||||
Date Deposited: | 23 Sep 2021 07:38 | ||||||
Last Modified: | 23 Sep 2021 07:38 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/108410 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |